Sebab dalam beberapa kali unjuk rasa yang sudah dilakukan, tak pernah sama sekali Idris menemui para pengunjuk rasa.
Menurut Hendrik, Idris harus menemui para pengunjuk rasa jika memang ingin program uji coba SSA terus dilanjutkan.
Saat itulah, ia menilai Idris harus memberi penjelasan sejelas-jelasnya kepada masyarakat yang selama ini menolak SSA.
"Tapi itu kembali lagi ke Pak Wali. Kami tidak tahu kesibukan Pak Wali seperti apa. Mudah-mudahan (dalam unjuk rasa besok) Pak Wali bisa menerima," kata Hendrik saat dihubungi, Selasa (26/9/2017).
Baca: Sistem Satu Arah di Depok Digugat ke Pengadilan
Menurut Hendrik, saat ini banyak informasi simpang siur mengenai SSA yang membuat bingung masyarakat. Karena itulah, ia menilai sudah saatnya Idris menemui warga untuk menyampaikan informasi sebenarnya yang lebih akurat.
"Kalau memang harus dilanjutkan ya sampaikan bahwa uji coba SSA dilanjutkan. Kalau harus ditinjau ulang ya sampaikan ditinjau ulang. Yang penting masyarakat tahu kondisi yang sebenarnya," ujar Hendrik.
SSA di Depok kini masih dalam tahap uji coba. Penerapannya dilakukan di Jalan Arif Rahman Hakim, Nusantara, dan Dewi Sartika.
Baca: Sistem Satu Arah di Depok Dinilai Bisa Berhasil Jika Konsisten Diawasi
Jika memang nantinya dilanjutkan, Hendrik berharap Pemkot Depok dapat menaruh perhatian pada efek negatif yang ditimbulkan dari SSA. Seperti adanya pedagang yang mengalami penurunan omzet dagangan.
Menurut Hendrik, Pemkot Depok tidak bisa menutup mata atas fenomena kerugian yang dialami pedagang selama penerapan SSA.
"Ada atau tidaknya SSA harus dilihat imbasnya kepada masyarakat di luar lokasi seperti apa, kan juga tidak berpengaruh. Yang paling berpengaruh adalah pedagang yang menggantungkan hidupnya di sana," ujar Hendrik.
Warga penolak SSA yang akan berunjuk rasa pada Rabu besok menamakan diri Forum Warga Penolak SSA. Unjuk rasa sebenarnya akan dilangsungkan pada Selasa hari ini. Namun, akhirnya diputuskan untuk ditunda sehari.
https://megapolitan.kompas.com/read/2017/09/26/21401171/ketua-dprd-depok-minta-wali-kota-temui-penolak-sistem-satu-arah