Era Jokowi, Ahok, Lanjut Djarot, Nasib Kampung Apung Masih Murung

Lokasi ini dinamakan Kampung Apung lantaran kondisinya yang selalu tergenang air, rumah-rumah warga pun dibangun seperti rumah panggung yang membuatnya terlihat seolah mengapung di atas permukaan air.

Bukan air yang jernih, permukiman warga di kawasan ini berada di permukaan air yang keruh dan penuh sampah. Belum lagi ribuan makam yang terletak di bawah rumah-rumah panggung yang membuat kawasan ini tak layak digunakan sebagai tempat tinggal.

Masalah Kampung Apung menjadi perhatian khusus sejak pemerintahan mantan gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Baca: Warga Kampung Apung Belum Terima Kepastian Relokasi Tempat Tinggal

Di kawasan tersebut terdapat 3.810 makam yang terendam air selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Pada saat itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana memindahkan ribuan makam tersebut ke taman pemakaman umum (TPU) Tegal Alur. Ditargetkan pemindahan makam akan benar-benar rampung pada Oktober 2014 lalu.

Pendataan ahli waris pun dilakukan. Dari 3.810 makam, hanya ada sekitar 300 ahli waris saja yang berhasil didata.

Pada 26 Maret 2014, pengeringan kawasan Kampung Apung itu dimulai oleh sebuah tim gabungan yang terdiri dari Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat, Suku Dinas Kebersihan, Satpol PP Jakarta Barat, Polsek Cengkareng, dan TNI.

Baca: Warga Kampung Apung Menunggu Janji Jokowi Mengurus Masalah di Sana

Meski demikian, pada Juli 2014 pemindahan makam terhenti. Alasannya, terkendala anggaran.

Walikota Jakarta Barat Anas Effendi pada saat itu mengatakan bahwa untuk pemindahan makam di Kampung Apung pemerintah tinggal menunggu ABT (anggaran belanja tambahan) turun. Untuk mengurus ABT, kata Anas, dia sudah berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Menteri Dalam Negeri.

Meski demikian, lewat dari bulan Oktober 2014, Kampung Apung masih terendam oleh banjir permanen. Masalah ini belum bisa diselesaikan pemerintah meski telah 27 tahun warga hidup dengan air yang sudah kotor, bau busuk, dan penuh sampah.

Masalah baru

Menurut dia, penggusuran perlu dilakukan karena kawasan Kampung Apung akan terdampak proyek pembuatan jalan terusan dari Lebak Bulus menuju Bandara Soekarno-Hatta.

Baca: Hingga Kini Rencana Pemindahan Makam di Kampung Apung Masih Buntu

Jalur ini nantinya menjadi alternatif untuk mempersingkat waktu tempuh dan mengurangi kemacetan.

Meski demikian, warga menolak direlokasi.

"Warga Kampung Apung itu lebih milih bertahan di rumahnya. Dan senang kebanjiran saat musim hujan. Saya sudah bingung sama warga sana maunya apa," kata Anas di Kompleks Pemkot Jakarta Barat, Kamis (18/12/2014).

Kata Anas, Pemerintah Provinsi sudah berusaha memberikan ganti rugi sesuai dengan nilai jual obyek pajak (NJOP) dan memberikan rumah pengganti berupa rusunawa Daan Mogot dan Tambora. Tetapi, semuanya ditolak dan mereka memilih bertahan.

Belum juga rampung

Anas mengatakan, hingga kini petugas masih kesulitan menemukan letak kerangka manusia di kawasan tersebut.

"Karena emang udah lama kerendem, kalau makam (pemeluk agama) Budha itu kan ada nisannya, kalau yang Islam kan enggak boleh, rata," ujarnya ketika ditemui di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Rabu (2/7/2017).

Meski demikian, ia memastikan proses relokasi makam akan terus dilanjutkan mengingat pendataan terhadap ribuan makam yang terdapat di kawasan tersebut telah dilakukan.

"Makam itu kurang lebih 2000 Islam, 2000 Budha. Siap dipindahkan ke tegal alur oleh Dinas Pemakaman. Tinggal nunggu anggaran pemindahannya aja. Udah ada pendataan untuk makam," kata dia.

Tak hanya masalah makam, relokasi warga sebelum proyek pembangunan jalan terusan pun tak kunjung membuahkan hasil.

Saat ini, Kampung Apung masih terapung. Meski petugas telah berulang kali melakukan berbagai upaya pembersihan permukaan air dari sampah dan tanaman enceng gondok, Kampung Apung masih "murung".