DPRD Menuntut Rincian Program-program Anies-Sandi

Dia mencontohkan program OK OTRIP yang memberikan layanan satu harga untuk bisa menaiki kendaraan umum apapun.

"Itu teknis programnya bagaimana? Contoh ada warga naik angkutan dari rumahnya, itu biayanya bagaimana pengaturannya? Apakah bisa dari depan rumah dia hanya pakai 1 kartu lalu kartu itu diberikan ke angkot?" kata William ketika dihubungi, Minggu (12/11/2017).

Kemudian program rumah berlapis, apakah program itu sama dengan rumah susun. Siapa masyarakat yang akan ditempatkan di sana dan di mana rumah berlapis akan dibangun? Bagaimana skema pembiayaannya?

William mengatakan program lain yang juga harus dijelaskan secara rinci adalah rumah dengan uang muka (DP) nol persen.

"Harus dia perjelas program rumah DP 0 seperti apa? Pelaksanaan teknis seperti apa? Yang laksanakan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) mana? Yang bisa dapat DP 0 kriterianya apa? Sampai sekarang kan belum ada penjelasan mengenai program DP 0," ujar William.

Apakah rumah DP 0 menggunakan konsep rumah tapak atau rumah susun? Itu juga pertanyaan yang harus dijawab. Menurut William, semua ini penting untuk dijelaskan. Meski posisinya kepala daerah, Anies dan Sandiaga juga harus mengetahui teknis pelaksanaan programnya.

"Program-program ini harus jelas karena ini menyangkut untuk APBD 2018. Bagaimana anggota DPRD bahas sesuatu yang belum jelas?" kata dia.

Begitu juga dengan konsep rumah lapis. Anies pernah meminta kepada wali kota untuk memikirkan cara mewujudkan rumah lapis itu. Dia hanya memberi gambaran bahwa rumah lapis tidak boleh berada jauh dari tempat tinggal warga sebelumnya.

"Ya Bapak cari solusinya lah Pak, karena itu Bapak jadi wali kota. Kan begitu kira-kira Pak. Kalau engga, kita diskusi akademik di ruangan ini. Tidak," ujar Anies.

Sandiaga juga belum mau menjabarkan detil programnya. Soal rumah DP 0, dia tidak mau menjelaskan lokasi rumahnya karena khawatir akan memunculkan spekulan tanah. Dia juga memerintahkan SKPD untuk tidak membicarakan detil program yang belum final.

"Jadi kalau sesuatu yang belum final, belum matang, diumumkan, itu akan menimbulkan distorsi informasi yang ada. Jadi kami tidak ingin membuat perkataan yang saling silang," kata Sandi.

Namun, saat ini pembahasan anggaran untuk 2018 sedang dilakukan. Karena itu, cepat atau lambat Anies dan Sandiaga atau minimal jajaran SKPD di bawah, harus menjelaskan detil program.