Biayai Tim Gubernur dari APBD, Anies Sebut Ini "Good Governance"

"Memang, tampak mungkin menarik perhatian, tetapi inilah praktik good governance, inilah praktik tata kelola yang dijalankan dengan transparansi," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (21/11/2017).

Anies ingin orang-orang yang bekerja di belakang gubernur dibiayai APBD agar tidak bergantung dengan perusahaan swasta. Dengan didanai APBD, kata Anies, orang-orang yang menjadi tim gubernur terhindar dari konflik kepentingan.

Anies mengingatkan anggaran di Jakarta begitu besar, bahkan sampai Rp 77 triliun. Tim gubernur yang fungsinya mempercepat pembangunan harus bekerja serius. Dia menegaskan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bukanlah tempat orang hanya "parkir" dari satu posisi.

"Bukan tempat di mana orang parkir, enggak, ini justru membantu mempercepat proses," kata Anies.

Tertulis anggaran honor anggota TGUPP untuk 23 orang. Satu bulan mereka digaji Rp 24.930.000 selama 13 bulan sehingga total anggaran menjadi Rp 7,4 miliar. 

Namun, ada lagi anggaran serupa dengan nama nomenklatur honorarium anggota TGUPP untuk 37 orang dengan nilai gaji yang sama. Totalnya menjadi Rp 11,9 miliar.

Kemudian, ada lagi anggaran untuk ketua TGUPP yang jumlahnya untuk 14 orang. Satu ketua digaji Rp 27.900.000. Jika ditotal, gaji untuk 14 ketua ini menjadi Rp 5,077 miliar.

Beda staf gubernur dengan TGUPP era Ahok

Biasanya, keberadaan mereka melekat dengan gubernur. Pada era Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, staf-staf juga diisi anak magang yang berkinerja baik.