Dirut Dharma Jaya: Pak Wagub Salah Pengertian...

Saat ditanya kesiapan PD Dharma Jaya tanpa penyertaan modal daerah (PMD), Marina menjawabnya dalam konteks bisnis.

"Beliau itu salah pengertian ketika aku ditanya pada waktu meeting. Beliau tanya, 'Bu Rina enggak dapat PMD bisa enggak?'. Bisa, kalau untuk bisnisnya bisa tanpa harus dapat PMD," ujar Marina di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (21/11/2017).

"(Tetapi) kan beliau tidak tahu secara teknisnya bahwa ini buat membeli daging," tambah Marina.

Marina mengatakan, PMD itu digunakan untuk membeli daging-daging subsidi bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP). Jika PMD dihapus, satu-satunya cara adalah memanfaatkan public service obligation (PSO) untuk membawa down payment-nya.

"(PSO) wajib harus ada. Jadi, ini jalan keluar, enggak boleh enggak ada, kan, itu sudah program," kata Marina.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, jajaran direksi lima badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta tak keberatan meski mereka tidak diberi PMD pada 2018. Menurut Sandi, jajaran direksi kelima BUMD tersebut justru merasa bersyukur.

"Dari lima BUMD yang PMD-nya pernah diusulkan, bertemu saya, dan bilang, 'Alhamdulillah, Pak. Dengan begini, kami bisa lebih mandiri. Selama ini kami diberikan modal pemerintah justru merasa kebebanan karena ada penugasan dan lain sebagainya'," kata Sandi.