"Katanya KJP Plus, Kok Malah Minus?"

"Iya awal November kemarin waktu ambil sembako di RPTRA sudah dengar-dengar, katanya ini tutup buku (terakhir)," kata Mama Ilham ditemui di rumahnya, Rabu (22/11/2017).

Mama Ilham mengatakan, saban bulan, ia mengambil jatah sekilo daging ayam, sekilo daging sapi, sekilo telur ayam, dan sekilo beras dengan harga Rp 80.000. Menurut dia, program subsidi pangan itu cukup membantu keluarganya.

Dia mengaku punya dua anak. Satu masih bersekolah di SD Negeri di Pasar Minggu, dan satu lagi duduk di bangku SMK.

"Beneran deh, dulu sebelum ada daging murah Rp 35.000, saya sekeluarga cuma setahun sekali makan daging. Sekarang Alhamdulillah bisa setiap bulan," ujar Mama Ilham.

"Katanya KJP Plus, kok malah minus? Mana dong plusnya?" ujarnya.

Cepi, seorang warga yang anaknya penerima KJP juga menyatakan keberatan jika manfaat KJP berkurang. Apalagi, jika harus digantikan dengan mata anggaran yang menurutnya tidak penting.

"Lebih baik kan buat warga yang butuh KJP, jangan orang susah malah dikurangi," kata Cepi.

Cepi mengaku justru mendengar KJP sekarang bisa dicairkan tunai alih-alih lewat belanja dan penukaran seperti sebelumnya.

Menurut dia, kedua jenis kebijakan itu yang penting menguntungkan masyarakat. Cepi hanya mengingatkan jika KJP bersifat tunai, maka ada potensi penyalahgunaan.

"Ya kalau anak dapatnya tunai, nanti sama emaknya dipakai beli HP, itu ruginya," ujar Cepi.

Alih-alih mandiri, PD Dharma Jaya malah tidak bisa membeli stok daging subsidi untuk penerima KJP. Selama ini dengan subsidi itu, pemegang KJP bisa membeli daging sapi dan daging ayam dengan harga murah.

Direktur PD Dharma Jaya Marina Ratnamengatakan masih bisa menggunakan dana PSO untuk membeli daging. Dia meminta pencairan PSO bisa dipercepat. Jika benar tak diberi PMD, PSO menjadi cara satu-satunya untuk membeli daging subsidi KJP.

Terakahir, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memastikan subsidi daging murah untuk penerima Kartu Jakarta Pintar aman. Menurut Sandi, DKI tidak akan kekurangan stok daging.

Meski Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan memberikan penyertaan modal daerah (PMD) kepada PD Dharma Jaya, Sandi memastikan subsidi pemerintah untuk warga marjinal tetap ada.

Saat ditanya mengenai sumber dana, Sandi hanya menyebutkan, PMD PD Dharma Jaya yang dinolkan adalah untuk dana yang akan digunakan bagi tempat pemotongan ayam. Sandi menyebut PMD itu berbeda dengan dana modal untuk PD Dharma Jaya.

Sandi mengatakan akan bertemu dengan jajaran direksi badan usaha milik daerah (BUMD) khusus pangan untuk membahas soal subsidi bahan pangan.