Tak Hanya Anies-Sandi, Pemerintah Pusat Juga Punya Program Rumah DP 0, tetapi...

Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani usai menghadiri acara Musrenbang RPJMD DKI Jakarta 2018-2022 di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/12/2017).

"Program menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk dengan uang muka 0 persen, kita semua pemerintah pusat memiliki program itu, dan progresnya masih sangat struggle (penuh perjuangan)," ujar Sri Mulyani, Rabu.

Mantan pejabat World Bank yang kerap disapa Ani ini menyampaikan, berbagai permasalahan yang menjadi kendala dalam program ini antara lain masalah penetapan lokasi, segmentasi, dan target pembangunan.

"Kalau sekadar membangun rumah dan laku pasti banyak. Banyak orang yang punya daya beli cukup untuk memiliki properti ke dua ketiga," ujar dia.

Menurut Sri Mulyani, masalah utamanya yakni bagaimana menyediakan perumahan, terutama bagi mereka yang masih tinggal di hunian kumuh.

"Sehingga bisa mentransformasi ibu kota negara menjadi kota yang betul-betul baik bagi masyarakatnya sendiri," kata dia.

Ia berpendapat, program DP 0 rupiah atau program hunian murah lainnya akan disebut berhasil jika masyarakat yang tinggal di dalamnya merasa kehidupan sosial dan ekonomi yang lebih baik.

Kendala-kendala yang dipaparkan Ani tersebut telah dialami Pemprov DKI. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku kesulitan mencari lahan untuk pembangunan rumah murah tersebut. Oleh karena itu, dia memprioritaskan pembangunan rumah itu secara vertikal.

"Kami sudah sampaikan berkali-kali, (rumah DP nol rupiah) diprioritaskan untuk vertikal karena lahan di Jakarta, kan, sulit," ujar Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Sabtu (4/11/2017).

Sandi menyampaikan, keputusan itu sudah diambil sebelum ia dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjabat, tepatnya saat tim sinkronisasi Anies-Sandi bekerja menyusun program.