Cerita Anies-Sandi soal Isu Mahar Partai yang Mengusung Mereka

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur La Nyalla Mahmud Mattalitti mengaku dimintai uang sebesar Rp 40 miliar oleh Ketua Umum Prabowo Subianto untuk pencalonannya menjadi cagub Jawa Timur.

Mengutip dari Tribunnews.com, La Nyalla tak memenuhinya, kemudian Prabowo disebut marah dan membatalkan pencalonan La Nyalla.

Dalam surat nomor 12-0036/B/DPP-GERINDRA/Pilkada/2017 itu dijelaskan bahwa nama La Nyalla sebagai cagub Jatim sedang diproses DPP Partai Gerindra. Karena itu, selain diminta mencari mitra koalisi, La Nyalla juga diminta untuk menyiapkan kelengkapan pemenangan.

Salah satu kelengkapan pemenangan, ucap La Nyalla, ia sempat diminta uang Rp 40 miliar oleh Prabowo. Uang itu digunakan untuk saksi dalam Pilkada Jatim.

Permintaan itu dilakukan saat La Nyalla melangsungkan pertemuan dengan Prabowo di Hambalang, Bogor, Sabtu (10/12/2017), bertepatan dengan Gerindra mengumumkan Mayjen (Purn) Sudrajat sebagai calon gubernur Jawa Barat.

"Saya dimintai uang Rp 40 miliar. Uang saksi disuruh serahkan tanggal 20 Desember 2017. Kalau tidak bisa, saya tidak akan direkomendasi," ujar La Nyalla mengutip Tribunnews.com, Kamis (11/1/2018).

"Yang minta Bapak Prabowo, kok," lanjut dia.

Menanggapi pernyataan itu, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno angkat bicara. Adapun Anies-Sandi diusung oleh Gerindra pada kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017.

Anies mengatakan tidak ada mahar yang diminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat pencalonannya pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Anies menjelaskan, dana yang digunakan untuk Pilkada DKI Jakarta 2017 berasal dari patungan dia, Sandi, dan timnya. Sebab, pilkada dipastikan membutuhkan biaya.

"Tidak ada mahar (pada Pilkada DKI), enggak ada, sama sekali enggak ada," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (12/1/2018).

"Kalau bisa dibilang ya semuanya kemarin itu iuran sehingga terjadi gerakan, semuanya terlibat. Jadi, bahwa proses politik memerlukan biaya itu benar, tapi bahwa kami harus membayar, itu tidak ada," kata Anies.

Sandiaga juga menyampaikan hal serupa. Dia menyebut Prabowo tidak pernah meminta mahar kepada calon kepala daerah yang diusung partainya, termasuk saat Gerindra mengusung Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pilkada DKI 2012 dan pencalonannya dengan Anies pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Namun, Sandiaga menyebutkan, setiap kontestasi politik pasti memiliki biaya. Sandi yang juga kader Gerindra itu pun menyebutkan, dana yang dihabiskan untuk Pilkada DKI 2017 misalnya lebih dari Rp 100 miliar.

"Memang kalau politik itu berbiaya. Kemarin kami menghabiskan lebih dari Rp 100 miliar. Jadi, itu yang diinginkan sebetulnya oleh Gerindra. Jangan sampai nanti kami sudah mencalonkan, enggak memiliki pendanaan," katanya.

Dia bercerita, sebelum diusung pada Pilkada DKI 2017, Sandiaga meyakinkan Prabowo bahwa dirinya memiliki ongkos politik. Karena itu, Prabowo yakin mengusung dirinya dan Anies.

Sandiaga mengatakan, proses tersebut juga dirasakan bakal calon gubernur Jawa Tengah Sudirman Said dan bakal calon gubernur Jawa Barat Mayjen (Purn) Sudrajat yang diusung Gerindra pada Pilkada 2018.