"Lahannya berbeda itu," ujar Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan melalui keterangan tertulis, Kamis (18/1/2018) malam.
Ada 2,9 hektar lahan di kawasan Pondok Kelapa tersebut. Sebesar 1,5 hektar memang dikerjasamakan dengan PT GUT. Namun, sampai saat ini, kata Yoory, perusahaan tersebut belum juga memulai pembangunannya.
Sementara itu, lahan yang digunakan untuk membangun rumah DP Rp 0 adalah sisa lahan yang belum dikerjasamakan dengan PT GUT. Luasnya mencapai 1,4 hektar lahan.
"Jadi, ini bukan lahan PT GUT yang mangkrak," kata Yoory.
Dua menara akan dibangun di atas lahan seluas 1,4 hektar ini. Namun, untuk tahap awal akan dibangun satu menara terlebih dahulu. Satu menara akan diisi 513 tipe 36 dan 190 tipe 21.
Skema yang digunakan untuk merealisasikan program ini bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
FLPP adalah pembiayaan perumahan dengan skema subsidi dari pemerintah, bekerja sama dengan bank nasional yang telah menyediakan fasilitas tersebut, di mana suku bunga rendah dan flat selama masa cicilan, yaitu suku bunga 5 persen dan dengan jangka waktu cicilan sampai 20 tahun. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi calon pembeli.
"Calon pembeli harus memenuhi beberapa kriteria, di antaranya warga DKI Jakarta, diutamakan yang sudah menikah, belum pernah memiliki rumah, dan belum pernah mendapat fasilitas kredit FLPP," kata Anies.
https://megapolitan.kompas.com/read/2018/01/19/07210861/rumah-dp-0-persen-di-klapa-village-dipastikan-tak-dibangun-di-lahan