Kadis Olahraga Pastikan Ada Anggaran Rp 20 Miliar untuk KONI DKI

"Ada anggaran Rp 20 miliar tapi harus diurus lagi ke BPKD," kata Ratiyono ketika dihubungi, Selasa (3/4/2018).

Ratiyono mengatakan,  KONI DKI harus melengkapi berkas-berkas terlebih dahulu. Mereka tetap harus mengikuti prosedur pencairan dana yang ada di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tahun lalu, kata Ratiyono, KONI DKI juga dianggarkan dana sebesar Rp 82 miliar.

"Tetapi tidak bisa cair karena masalah dualisme (kepengurusan) kan," kata Ratiyono.

Tahun ini, dana pembinaan atlet itu tetap dianggarkan. Masalah dualisme kepengurusan dalam tubuh KONI DKI juga sudah selesai.

Ratiyono meminta KONI DKI segera mengurus proses pencairannya. KONI DKI diminta aktif berkoordinasi dengan Dinas Olahraga dan Kepemudaan.

"Makanya sekarang kalau melakukan pembinaan atlet, tinggal KONI bersama Disorda. Orang Disorda punya dana, ayok kita peruntukan atlet-atlet yang ada di bawah tanggung jawab KONI. Ayo kita biayai supaya mereka tetap berlatih," ujar Ratiyono.

Ia mengatakan, koordinasi antara Disorda dan KONI DKI sudah terjalin sampai saat ini. Namun, dia mengatakan masalah pencairan merupakan wewenang BPKD. Dia tidak tahu persis persyaratan apa saja yang belum dipenuhi KONI hingga dana hibah itu belum cair.

"Yang tahu persis BPKD-lah kelengkapannya apa saja yang harus dilengkapi. Kan gawang terakhir ada di BPKD mengenai pengelolaan uang kita," ujar dia.

Jelang pelaksanaan PON 2020 di Papua, KONI DKI dipusingkan dengan seretnya dana pembinaan yang berimbas pada banyaknya atlet yang berpindah ke daerah lain.

Hal itu diungkapkan oleh Djamhuron dari KONI DKI dalam acara rapat kerja Provinsi Persatuan Renang Seluruh Indonesia (Raker Prov PRSI) DKI. Dia menyebutkan, ketiadaan anggaran dari APBD DKI untuk tahun 2018 telah membuat beberapa cabang olahraga harus merogoh kocek sendiri sebagai dana operasional.

"Bukan hanya PRSI, tetapi juga wushu, karate dan terbang layang yang harus menggunakan biaya sendiri untuk ikut kejurnas," kata Djamhuron.

Menurut Djamhuron, KONI DKI tak dapat berbuat apa-apa untuk mengatasai masalah dana ini.

"Kami sendiri harus membiayai operasional KONI dengan biaya pribadi, bahkan sampai menggadaikan tanah," katanya lagi.