DPRD DKI: Pengawasan Rusun Harus Tetap di Bawah Pemprov DKI

Ketimbang membuat rusunami, Pandapotan mengatakan rusunawa lebih penting untuk warga tidak mampu. Dengan rusunawa, kata dia, Pemprov DKI tetap memiliki wewenang untuk mengawasi.

"Tugas dan tanggung jawab kita itu hanya menyediakan tempat tinggal buat mereka. Kalau orang tidak mampu, ya kita berikan subsidi. Tetapi tetap di bawah pengawasan kita dan pemeliharaan kita," ujar Pandapotan, Jumat (13/4/2018).

Dengan demikian, Pemprov DKI bisa terus mengawasi apakah rusun yang dibangun telah tepat sasaran. Selain lebih mudah dalam hal pengawasan, Pandapotan juga menilai Pemprov DKI tidak bisa membuat rusunami. Pemprov DKI bukan perusahaan pengembang yang tujuannya menjual runah bagi warga.

Pemprov DKI, kata dia, bisa tetap memberikan hunian murah untuk warga dengan rusunawa.

"Dinas Perumahan itu kan hanya memfasilitasi kebutuhan warga supaya dia punya tempat tinggal," ujar Pandapotan.

Dalam draf Raperda RPJMD 2017-2022, Pemprov DKI menargetkan akan memenuhi 250.000 unit kebutuhan rumah warga Jakarta. Bagi masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 4 juta per bulan, Pemprov DKI Jakarta akan membangun 14.564 unit rusunawa selama lima tahun ke depan.

Untuk rumah DP Rp 0, ada 9.772 unit rusunami yang akan dibangun BUMD bagi warga dengan penghasilan Rp 4-7 juta. Sebagian besar rusunami diharapkan bisa dipenuhi swasta