Meyakinkan DPRD DKI agar Setujui Pelepasan Saham Perusahaan Bir...

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno untuk melepas saham PT Delta Djakarta harus melalui persetujuan DPRD DKI terlebih dahulu.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, hingga kemarin, surat dari Pemprov DKI terkait pelepasan saham perusahaan bir itu belum sampai di DPRD DKI. "Mungkin besok (hari ini) ya," ujar Triwisaksana, kepada Kompas.com, Jumat (18/5/2018).

Triwisaksana mengatakan, nantinya surat itu akan diproses setelah diterima. DPRD DKI akan menggelar rapat pimpinan gabungan untuk membahas kebijakan pelepasan saham ini.

"Nanti juga akan melibatkan juga pimpinan Komisi B (bidang perekonomian) dan C (bidang keuangan)," ujar Triwisaksana.

Terpecah

Sampai sejauh ini, pandangan DPRD DKI terhadap kebijakan Anies-Sandi itu berbeda-beda. Ada yang setuju dan juga ada yang tidak.

Suara tidak setuju muncul dari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Prasetio mengatakan, PT Delta Djakarta selama ini menyumbang dividen besar untuk pendapatan asli daerah (PAD).

"Saya menyayangkan keputusan itu. Mengingat, perusahaan tersebut telah memberikan dividen cukup besar setiap tahunnya dan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Sayang sekali, ya, kalau sampai dilepas sahamnya," kata Prasetio.

Suara tidak setuju bahkan juga datang dari Fraksi Partai Gerindra, yang merupakan partai pendukung Anies-Sandi. Salah satu anggota fraksi partai itu, Prabowo Soenirman, mengungkapkan kekhawatirannya jika saham PT Delta dilepas.

Menurut dia, Pemprov DKI akan lebih mudah mengawasi peredaran minuman keras jika tetap berinvestasi di PT Delta Djakarta. "Kalau lepas saham, kan enggak ada kewenangan lagi untuk mengontrol," ujar Prabowo.

Dia menyarankan, Pemprov DKI memindahkan sahamnya ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI supaya tetap mendapatkan keuntungan dari kepemilikan saham di perusahaan itu.

Di samping itu, Prabowo mengingatkan, Pemprov DKI saat ini masih membutuhkan uang untuk membiayai program dalam APBD DKI.

"Kita kan butuh uang, kita memang lagi butuh dana kan. Saran saya, serahkan saja ke BUMD, itu juga untuk membantu BUMD bekerja secara baik," kata dia.

Beda lagi dengan Triwisaksana yang juga berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Triwisaksana setuju dengan rencana pelepasan saham itu.

"Tugas pemerintah adalah mempromosikan hidup sehat ke masyarakat sehingga kepemilikan saham di PT Delta yang memproduksi minuman keras tidak sejalan dengan tugas tersebut," ujar Triwisaksana.

Selain itu, kata dia, kebijakan Pemprov DKI seharusnya bukan berorientasi kepada profit. Kebijakan yang dibuat Pemprov DKI harus mengedepankan pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan.

Pemprov pun harus menyeleksi agar saham ditempatkan pada perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan publik.

Berbeda dengan Prabowo Soenirman, Triwisaksana juga menilai bahwa Pemprov DKI bisa mengawasi peredaran miras lebih efektif jika saham di PT Delta dilepas.

"Karena, tidak ada lagi konflik kepentingan sebagai pemilik sekaligus sebagai pengontrol," ujar dia. 

Sandi gelar lokakarya

Untuk menghadapi berbagai perbedaan pendapat itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berencana menggelar lokakarya untuk pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta.

Dengan lokakarya ini, dia berharap rencana melepas saham PT Delta bisa disetujui.

"Kami bisa workshop, dan saya bisa jelaskan. Kebetulan memang ini bidang saya, ya, dulu di bidang investasi," kata Sandiaga.

Sandiaga akan meyakinkan anggota DPRD bahwa penjualan saham akan menguntungkan. Sebab, Pemprov DKI Jakarta akan menerima Rp 1 triliun yang bisa digunakan untuk membiayai pembangunan.

"Investasinya ini adalah di fasilitas masyarakat yang secara social investment, rate of return akan jauh lebih tinggi. Jadi, saya yakin justru akan berlipat ganda PAD-nya," ujar Sandiaga.