Anies Sebut Penataan Kampung Kumuh Tidak Bisa Disamakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat.

Dalam Pergub itu, penataan kampung yang dimaksud berkonsep community action plan (CAP). Anies mengatakan, konsep penataan berbasis komunitas dikarenakan setiap kampung memiliki masalah yang berbeda.

"Setiap kampung memiliki karakternya berbeda-beda. Kemudian pembangunannya pun dilakukan dengan melibatkan warga agar hasilnya sesuai dengan kebutuhan yang ada di tempat itu," kata Anies, di Balai Kota, Kamis (24/5/2018).

Anies tidak bisa memastikan apakah warga akan direlokasi atau dibangunkan permukiman. Ia juga tidak bisa memastikan apakah setiap penataan membutuhkan selter sebagai tempat sementara warga.

"Tergantung kalau tempatnya ada tempat buat selter. Kalau enggak ada tempatnya?" kata Anies.

Lokasi kampung yang akan ditata yakni Kampung Lodan, Kampung Tongkol, Kampung Krapu, Kampung Muka, dan Kampung Walang yang ada di Ancol, Pademangan.

Kemudian ada Kampung Akuarium, Kampung Marlina, Kampung Elektro, dan Kampung Gedong Pompa di Penjaringan.

Di Pluit, ada Blok Empang, Kampung Kerang Ijo, dan Kampung Baru Tembok Bolong. Kampung Tanah Merah di Kelapa Gading Barat juga turut dalam penataan.

Di Tugu Selatan, Koja, ada RW 007, RW 008, RW 009, RW 010, dan RW 011 yang akan ditata.

Kemudian di Prumpung, Jatinegara, seluruh RW 002 akan ditata. Di Jakarta Barat, RT 014 dan RT 016 RW 004 Kebon Jeruk, serta RT01 RW 05 Rawa Timur termasuk dalam penataan.

Ada pula Kampung Guji Baru tepatnya RT 004 sampai RT 007 RW 002 Duri Kepa, Kebon Jeruk, yang akan ditata. Selain itu, Kampung Kunir, Kampung Kali Apuran, dan Kampung Sekretaris di Jakarta Barat, termasuk dalam lokasi penataan.

Di Jakarta Selatan, penataan juga menyasar Kampung Baru, Pondok Pinang, Kebayoran Lama.