Kepala BBWSCC Tanyakan Kelanjutan Normalisasi Sungai ke Gubernur DKI

"Bulan Mei kemarin saya sudah membuat surat ke Bapak Gubernur menanyakan," kata Kepala BBWSCC Jarot Widyoko kepada Kompas.com, Selasa (26/6/2018).

BBWSCC menanyakan kelanjutan normalisasi, sebab pada bulan Agustus dan September, pihaknya sudah mulai melakukan pengadaan untuk tahun 2019.

Jarot tak ingin menganggarkan normalisasi sungai jika DKI tak bisa menyediakan lahannya seperti yang terjadi tahun ini.

"Jangan sampai dialokasikan, tapi karena tidak ada lahan yang dibebaskan, kami enggak kerja. Kan uang mubazir lagi ini," ujar Jarot.

Dalam surat yang dikirimkan ke Anies itu, Jarot menanyakan titik banjir mana yang menjadi prioritas Pemprov DKI Jakarta untuk ditangani. Kendati punya catatan sendiri tentang titik-titik banjir yang sudah mendesak, Jarot membebaskan kepada Pemprov DKI untuk menentukan.

"Untuk itu saya supaya tidak salah, saya jemput bola, saya sudah membuat surat mana yang menjadi prioritas Pemprov DKI yang akan dinormalisasi," kata Jarot.

Sayangnya, hingga saat ini BBWSCC belum menerima surat balasan dari Anies. Jarot berharap Anies bisa menyampaikan langsung kepada dirinya atau ke Menteri PUPR soal kelanjutan normalisasi 13 sungai di Jakarta.

"Mohon segera diusulkan ke Bapak Menteri supaya segera dialokasikan dananya. Nanti kalau sudah Pak Menteri, Pak Menteri kan langsung mengalokasikan dananya," ujar Jarot.

Pada 2018, normalisasi Sungai Ciliwung dan Sungai Pesanggrahan dihentikan. Hal ini dikarenakan ketidakpastian pembebasan lahan. Pada 2017, BBWSCC terpaksa mengembalikan anggaran Rp 40 miliar karena normalisasi tidak bisa dilaksanakan.