Berpegangan PKPU, KPU DKI Siap Hadapi Taufik di Sidang Ajudikasi

Komisioner KPU DKI Jakarta Nurdin mengatakan, pihaknya telah berkonsultasi dengan KPU RI dan memilih melanjutkan sengketa melalui proses sidang ajudikasi. 

"Ternyata hasil konsultasi ke KPU RI dan juga hasil pleno di internal KPU Provinsi DKI Jakarta, kami tetap sepakat bahwa proses mediasi ini dilanjutkan ke sidang ajudikasi," kata Nurdin seusai mediasi di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Jakarta Utara, Senin (20/8/2018).

Nurdin menuturkan, pihaknya menempuh jalur sidang ajudikasi karena menilai Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 masih berlaku dan belum ada putusan Mahkamah Agung (MA) terkait peraturan tersebut.

Ia mengatakan, KPU DKI hanya mengikuti aturan yang ditetapkan KPU RI serta menunggu putusan MA terkait Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.

"Apa pun nanti ketika dalam proses tahapan ini keputusan MA keluar, ya itu yang dilakukan. Selama keputusan MA belum ada, kami tetap berpatokan pada PKPU 20," ujarnya. 

Sebelumnya, Taufik menggugat KPU DKI Jakarta lantaran ia tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon legislatif pada Pemilu 2019. Taufik dianggap TMS karena melanggar Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.

Menurut dia, aturan tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu.

UU tersebut menyatakan seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

Taufik sempat divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004 karena merugikan uang negara sebesar Rp 488 juta dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004.

Saat itu, pria yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu menjadi Ketua KPU DKI Jakarta.