BPJS Telat Bayar Tagihan, RSUD Pasar Rebo Hutang Obat ke Pasien

Kepala Humas RSUD Pasar Rebo Sukartiono Pri Prabowo mengatakan, keterlambatan sudah terjadi sejak awal tahun. 

"Iya, memang telat. Sebenarnya dari awal tahun sudah terjadi delay, cuma tidak dijelaskan secara eksplisit kenapa (terjadi keterlambatan pembayaran) oleh pihak BPJS," ujar Prabowo saat ditemui Kompas.com, di RSUD Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu (12/9/2018).

Prabowo mengatakan, akibat keterlambatan tersebut, terjadi pula keterlambatan penyediaan obat untuk pasien.

Krisis obat ini membuat pihaknya tidak dapat memenuhi sesuai permintaan pasien.

Ia mencontohkan, ada pasien yang meminta obat untuk 1 bulan. Namun, obat yang tersedia hanya sampai 2 minggu.

Hal inilah yang disebutkan sebagai "hutang" kepada pasien.

"Begini, jadi terjadi keterlambatan pembayaran BPJS mengakibatkan keterlambatan di sini juga. Jadinya kami juga punya hutang obat ke pasien, misalnya (minta) 1 bulan, kami hanya punya (stok obat untuk) 2 minggu," katanya. 

Dengan demikian, para pasien yang belum mengambil semua obatnya harus kembali ke RSUD.

"Pasien pasti tidak mau tahu. Mereka prinsipnya kan, 'saya bayar, saya harus dapat obat'," ujar Prabowo. 

Sebelumnya, Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf mengakui adanya keterlambatan pembayaran tagihan biaya kesehatan di sejumlah RSUD di Jakarta.

"Ya kami mengakui kalau memang ada keterlambatan pembayaran tagihan, kan, pembayaran berdasarkan jatuh tempo. Kami membayar yang temponya yang jatuh dulu urutannya," ujar Iqbal ketika dibubungi Kompas.com, Selasa (11/9/2018).

Tak hanya itu, menurut dia, keterlambatan juga terjadi karena proses pembayaran tagihan biaya kesehatan tersebut dilakukan secara terpusat.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, RSUD di Jakarta mengalami krisis obat karena BPJS Kesehatan terlambat membayar tagihan biaya pelayanan kesehatan warga ke pihak rumah sakit.

"Rumah sakit ini sudah tidak bisa beli obat, terus orang datang ke rumah sakit bagaimana, enggak ada obat? Dokternya juga lebih cenderung kepengin jadi dokter puskesmas karena jelas ada TKD (tunjangan kerja daerah)," ujar Saefullah, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (10/9/2018).

Saefullah mengatakan, setiap bulan Pemprov DKI selalu tepat waktu membayar setoran ke BPJS Kesehatan.

Namun, BPJS Kesehatan terlambat membayar tagihan yang diajukan pihak rumah sakit.