Fraksi PDI-P Sarankan Pemprov DKI Gaji Penarik Becak untuk Layani Wisatawan

Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Dwi Wijayanto Rio Sambodo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (15/10/2018) menyampaikan, penarik becak sebaiknya dialihkan untuk melayani wisatawan dan diberi gaji tetap oleh Pemprov DKI.

"Pemprov DKI harus mengalihprofesikan pengayuh becak ke sektor pekerjaan yang lebih manusiawi. Kalau ingin ditempatkan ke tempat wisata, para pengayuh becak hanya bertugas melayani wisatawan, tanpa menarik tarif ke wisatawan saat menggunakan becak," ujar dia saat jumpa pers fraksi PDI-P mengenai kinerja Pemprov DKI selama setahun.

Rio mengatakan, penarik becah itu nantinya bisa melayani para wisatawan di tempat-tempat wisata.

Namun, mereka tidak perlu lagi memasang tarif. Mereka bisa diberikan gaji setiap bulan oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Artinya, para pengayuh becak didaftarkan dan dibayar oleh Pemprov DKI dengan APBD DKI," ujar Rio.

Menurut dia, Pemprov DKI pasti mampu untuk menggaji para penarik becak itu.

Fraksi PDI-P menilai, ini bisa menjadi solusi untuk mengangkat kesejahteraan penarik becak tanpa harus melegalkan operasional mereka.

"Di situ keberpihakan Pemprov DKI jelas terhadap pengayuh becak," kata dia.

Pemprov DKI Jakarta telah mengajukan revisi Perda Ketertiban Umum kepada DPRD DKI untuk mengakomodasi beroperasinya becak yang selama ini sudah ada di Jakarta.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah mendata becak-becak di Jakarta dan memasang stiker pendataan. Ada 1.685 becak di 16 pangkalan yang telah didata dan boleh beroperasi.

Pada Januari lalu, Gubernur DKI Jakarya Anies Baswedan menyebut akan membuat peraturan untuk mengatur operasional becak di kampung-kampung di Jakarta.

Aturan itu dibuat untuk memberikan rasa keadilan dan keamanan bagi penarik becak yang selama ini selalu kucing-kucingan dengan aparat.

Anies memastikan, aturan itu nanti dibuat bukan untuk menghadirkan penarik becak baru di Ibu Kota, tetapi mengatur becak yang sudah beroperasi.