Triliunan PMD untuk BUMD DKI yang Menyusut di Tangan Anggota DPRD...

PMD yang diajukan para Direktur Utama BUMD dipangkas karena rancangan APBD DKI 2019 defisit. Sejumlah anggaran harus dicoret agar pemasukan dan pengeluaran dalam rancangan APBD itu kembali balance.

Dalam rapat pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019 di DPRD DKI Jakarta, Senin (26/11/2018), setidaknya ada tiga BUMD yang anggarannya menyusut jauh dari perkiraan, yakni PT Jakarta Propertindo, PD Pembangunan Sarana Jaya, dan PAM Jaya.

PT Jakarta Propertindo

PT Jakpro awalnya mengajukan modal Rp 3,2 triliun.

Rencananya Rp 1,6 triliun digunakan untuk membangun Stadion BMW. Setelah itu, revitalisasi Taman Ismail Marzuki sebesar Rp 500 mililar.

Kemudian pembelian lahan di Rorotan, Jakarta Utara untuk proyek rumah DP 0 sebesar Rp 1,2 triliun dan pembelian lahan eks Kedubes Inggris di Jalan MH Thamrin untuk dibangun rusun transit oriented development (TOD) senilai Rp 500 miliar.

Namun Jakpro mengurangi permintaannya sendiri menjadi Rp 2,4 dengan mengurangi penyediaan lahan BMW menjadi hanya Rp 400 miliar dan rumah DP 0 jadi Rp 648 miliar.

Namun pengurangan ini masih dinilai kurang oleh anggota Banggar. Anggota Banggar kemudian membahas satu per satu PMD tersebut.

Pembahasan sempat berlangsung alot lantaran anggota dewan terus memaksa Direktur Utama Jakpro Dwi Wahyu Daryoto menurunkan tawarannya.

Mereka mulanya membahas PMD untuk pembelian lahan eks Kedubes Inggris. Para anggota Banggar menyoroti gagalnya pembelian lahan itu pada 2016 karena tidak jelasnya status kepemilikan lahan tersebut.

Mereka tidak mau persoalan yang sama kembali terulang. Akhirnya, PMD Rp 500 miliar itu dicoret.

Selanjutnya, Banggar membahas PMD Rp 400 miliar untuk stadion BMW. Setelah mendengar penjelasan Jakpro, Banggar menyetujui PMD tersebut.

"Untuk stadion BMW Rp 400 miliar setuju ya," kata Wakil Ketua Banggar Triwisaksana sambil mengetok palu, Senin sore.

Sementara itu, PMD Rp 500 miliar untuk revitalisasi TIM dipangkas menjadi Rp 200 miliar. Terakhir, PMD Rp 648 miliar untuk pengadaan lahan DP 0 rupiah dipangkas menjadi Rp 100 miliar.

Dengan demikian, PMD yang disetujui untuk Jakpro dalam rancangan APBD DKI 2019 totalnya Rp 700 miliar, yakni Rp 400 miliar untuk stadion BMW, Rp 200 miliar untuk revitalisasi TIM, dan Rp 100 miliar untuk pengadaan lahan DP 0 rupiah.

PD Pembangunan Sarana Jaya

Direktur Utama PD Pembangunan Jaya Yoory Pinontoan juga akhirnya harus pasrah ketika modal Rp 5,9 triliun yang diharapkannya dipangkas.

Modal sebesar Rp 5,9 triliun itu sebenarnya akan digunakan untuk pembebasan lahan dan pengembangan Sentra Primer Tanah Abang sebesar Rp 2,6 triliun, untuk pembangunan rumah DP 0 sebesar Rp 2,7 triliun, dan pembelian lahan di sekitar Jalan Cikini Raya sebsar Rp 600 miliar.

Anggaran ini kemudian dirasionalisasi sendiri oleh Sarana Jaya. Pembebasan lahan di Tanah Abang yang tadinya Rp 2,6 triliun dikurangi menjadi Rp 1,1 triliun.

Namun, dewan tak terima sebab awalnya Sarana Jaya hanya mengajukan Rp 1,8 triliun.

"Ini tambahnya sampai Rp 3,1 triliun, kenapa? Bapak lupa atau gimana? Terus motong pertimbangannya apa?" tanya Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik kepada Yoory.

Taufik pun menolak menyetujui penambahan PMD oleh Sarana Jaya. Menurut Taufik, jika penugasan dan kegiatan yang akan dianggarkan itu penting, harusnya sejak awal Sarana Jaya mengajukan alih-alih menambah sendiri.

Pimpinan dan Anggota Banggar pun sepakat untuk memangkas PMD bagi Sarana Jaya menjadi hanya Rp 1,8 triliun.

"Rp 1,8 triliun untuk tiga alokasi tadi diatur penggunaannya oleh Sarana Jaya. Yang Rp 4,1 triliun nanti diberikan saat perubahan," kata pimpinan rapat Banggar Triwisaksana.

PAM Jaya

Rencana PAM Jaya untuk ekspansi pelayanannya ke pinggir Jakarta juga terkendala lantaran PMD yang diajukan tidak disetujui.

Direktur Utama PAM Jaya Priyatno Bambang Hernowo menjelaskan, PMD yang diminta awalnya sebesar Rp 1,2 triliun untuk ekspansi jaringan.

"Ini semua dalam rangka menghasilkan air bersih dan kami distribusikan ke pelanggan. Ada tambahan 90.000 pelanggan apabila ini diberikan ke PAM Jaya sebagai PMD 2019," kata Priyatno.

Namun ekstensi perpipaan yang diajukan PAM Jaya langsung dipertanyakan anggota Banggar. Pasalnya, dulu PAM Jaya pernah mengajukan modal dengan janji pipa air bersih bakal sampai ke Kamal Muara dan Marunda.

"Pak saya di ruangan (rapat) sana ingat PMD Rp 300 miliar harusnya sampai ke Kamal Muara. Kalau perlu kita panggil Dirut PAM yang lama. Sampai hari ini enggak ada tuh di Kamal Muara padahal ketika diketok Rp 300 miliar orang Kamal Muara udahh seneng karena udah diukur-ukur," kata anggota Banggar M Taufik.

PAM Jaya dianggap tak bisa menepati komitmennya. Atas dasar ini lah, anggota Banggar enggan memberikan PMD yang terlalu besar ke PAM Jaya.

Anggota dewan meminta PAM Jaya menunjukkan dulu kerjanya, baru kemudian mengajukan anggaran kembali.

"Sudah kita setujui Rp 385 miliar saja di anggaran murni. Sisanya Rp 949 miliar ditaruh di anggaran perubahan," kata Triwisaksana selaku pimpinan rapat Banggar.