Kaleidoskop 2018: Tarik Ulur Gerindra-PKS, Penyebab Posisi Wagub DKI Kosong...

Kursi wagub kosong sejak ditinggalkan Sandiaga Uno yang maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2019.  

Usai ditunjuk menjadi cawapres, Sandiaga pun memutuskan mengundurkan diri dari posisi wagub DKI.  

Dia mengantarkan surat pengunduran diri sebagai wagub DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 10 Agustus 2018. 

Pengunduran diri Sandiaga mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Kemudian pada Senin (27/8/2018), Sandiaga membacakan surat pengunduran dirinya di hadapan anggota DPRD, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Tarik ulur PKS dan Gerindra...

Dua partai pengusung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilkada 2017, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berhak mengajukan calon wakil gubernur pengganti Sandiaga. 

Bendahara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra DKI Jakarta Iman Satria mengatakan, partai pengusung Anies-Sandiaga berhak mengajukan dua nama ke DPRD DKI Jakarta.

"Menurut saya, ya, ikuti aturan main saja. Satu (calon dari) PKS, satu (calon) dari Gerindra dan nanti dipilih DPRD," kata Iman di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (14/8/2018).

Sementara itu, Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, seharusnya Partai Gerindra memberi wewenang kepada PKS untuk mengisi jabatan wagub DKI.

Sebab, lanjut dia, PKS telah memberi kewenangan penuh kepada Prabowo untuk memilih calon wakil presiden pada Pilpres 2019. 

"Tetapi tentu dari PKS memberikan posisi wakil presiden, tentu mereka (Partai Gerindra) memberikan hak prioritas kepada PKS untuk menjadi wagub," ucap Sohibul.

Dalam kondisi tersebut, PKS dan Gerindra terus tarik menarik nama yang akan diajukan sebagai wagub.  

Pihak PKS menganggap kursi wagub menjadi hak mereka sesuai kesepakatan Presiden PKS Sohibul Iman dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Secara prinsip di level pimpinan sudah ada kesepakatan. Pak Prabowo sudah istilahnya menyetujui bahwa kursi wakil gubernur menjadi milik PKS. Secara prinsip begitu," ujar Direktur Pencapresan DPP PKS Suhud Aliyudin di Kantor Populi Center, Jakarta Barat, Kamis (27/9/2018).

Meski demikian, kesepakatan itu dibantah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Dia mengatakan, kesepakatan Prabowo dengan Sohibul soal kursi wagub DKI belum pernah dibahas dalam rapat Gerindra.

"Soal kesepakatan-kesepakatan itu, saya pribadi enggak tahu persis, karena itu belum pernah dibahas juga dalam rapat DPP (dewan pimpinan pusat) atau rapat dewan pembina," ucap Dasco.

Di sisi lain, Gerindra melalui rapat pimpinan DPD Gerindra DKI Jakarta dengan DPP Gerindra sudah sepakat menetapkan Mohamad Taufik sebagai calon wakil gubernur DKI.

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menilai pembahasan soal wagub dengan Gerindra semakin berjalan alot.

Padahal, lanjut dia, Prabowo sudah berkomitmen dengan Sohibul untuk memberikan posisi wagub DKI kepada PKS. 

Ancaman PKS 

Persoalan ini semakin berjalan alot hingga akhirnya PKS DKI mengeluarkan ancaman. Menurut Suhaimi, tidak adanya kejelasan mengenai cawagub DKI bisa saja membuat kader PKS sulit memenangkan Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019. 

"Kekecewaan itu sudah terasa di bawah. Kalau kader pada kecewa, otomatis mesin partai pasti mati tuh karena PKS itu, kan, partai kader," ujar Suhaimi.

Ia mengatakan, PKS berkomitmen mendukung Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019. Namun, ia tidak bisa memastikan kader PKS bisa optimal memenangkan Prabowo-Sandiaga. 

Taufik yakin DPD Gerindra DKI dan DPW PKS DKI tetap akan sama-sama memenangkan Prabowo-Sandiaga di Jakarta.

"Prabowo menang jadi presiden, di DKI menang, yakin dong. Saya yakin PKS enggak akan meninggalkan Gerindra, itu, kan, PKS partai besar," kata dia.

Gerindra sepakat serahkan kursi wagub ke PKS

Untuk meredakan ketegangan tersebut, Gerindra DKI mengundang DPW PKS DKI duduk bersama membahas kandidat wagub pada Senin (5/11/2018). 

Dalam pertemuan tersebut diputuskan bahwa kursi wagub DKI pengganti Sandiaga Uno akan diserahkan kepada PKS.

"Sudah disepakati bahwa kursi (wagub) itu diamanatkan, dimandatkan kepada PKS. Mudah-mudahan pada waktu berikutnya nanti segera disampaikan kepada publik tentang dua nama kader PKS yang akan disampaikan ke pimpinan DPRD DKI Jakarta," kata Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo.

Kedua partai juga sepakat akan membentuk badan untuk melakukan fit and proper test kepada para kandidat wagub DKI.

PKS mengajukan Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto untuk mengikuti fit and proper test setelah mengadakan uji kelayakan internal terhadap dua kader tersebut. 

Fit and proper test tak kunjung dimulai

Gerindra dan PKS DKI sudah memilih dua orang yang akan masuk ke dalam tim fit and proper test.

Gerindra memilih Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Syarif dan Peneliti Senior LIPI Siti Zuhro.

Sementara itu, PKS memilih Ketua DPW PKS DKI Syakir Purnomo dan Ketua Dewan Syariah Wilayah PKS DKI Abdurrahman Suhaimi sebagai anggota tim.

Dalam hal ini, PKS yang mengundang Gerindra ingin membahas soal mekanisme fit and proper test tersebut.

Sebab, kedua partai belum memiliki pemahaman yang sama soal fit and proper test untuk menentukan kandidat wagub DKI.

PKS berpendapat seharusnya fit and proper test tidak perlu dilakukan. Nantinya, anggota DPRD DKI hanya perlu melakukan voting untuk memilih antara Syaikhu atau Agung Yulianto yang akan menjadi wagub DKI. 

Namun, Gerindra meminta pertemuan itu diundur.

Baru-baru ini, beberapa perwakilan fraksi DPRD DKI mengaku tidak mengenal Syaikhu dan Agung Yulianto. Mereka berharap kandidat wagub yang diajukan ke DPRD adalah yang memahami permasalahan Jakarta. 

Gubernur Anies pun berulang kali mengeluhkan belum adanya wagub DKI. 

Anies mengatakan, ia tidak bisa ikut memilih wagub DKI.

"Di Indonesia itu unik, penentuan wakil itu bukan gubernur yang menentukan. Jadi, ini kembali ke zaman Siti Nurbaya di mana kita tidak terlibat untuk menentukan," kata Anies.