Kepala Unit Pengelola Rusun (KUPRS) Jatirawasari Sarjoko mengatakan, penetapan waktu siap huni Rusunawa KS Tubun masih menunggu Peraturan Gubernur (Pergub) tentang tarif sewa rusunawa.
"Rusun KS Tubun belum dihuni. Semua rusun baru sama, masih menunggu pergub tarif," kata Sarjoko kepada Kompas.com, Senin (14/1/2019).
Sedianya, rusunawa itu siap ditargetkan siap huni pada Oktober 2018.
Namun, rencana itu molor karena masih dilakukan verifikasi berkas pendaftaran calon penghuni.
Hingga November 2018, ada 150 calon penghuni rusunawa KS Tubun yang telah terdaftar.
Hasil verifikasi itu dicocokkan dengan data kependudukan yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta.
Hingga awal 2019, pihaknya masih melakukan verifikasi data kependudukan calon penyewa untuk menentukan layak tidaknya calon penghuni menempati Rusunawa KS Tubun.
"Lagi verifikasi data calon penghuni ke Dinas Dukcapil sebagai dasar untuk menentukan memenuhi syarat atau tidak," ujar Sarjoko.
Adapun, harga sewa per bulan untuk penghuni rusunawa KS Tubun adalah Rp 1,5 juta. Rusunawa ini diperuntukkan bagi warga berpenghasilan Rp 4,5 juta hingga Rp 7 juta.
Rusunawa KS Tubun merupakan rusunawa terakhir yang dibangun pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.
Sebanyak tiga tower di Rusunawa KS Tubun terdiri dari 16 lantai dengan fasilitas berbeda pada beberapa bagian.
Lantai 1 berisi kantor pengelola, ruang taman belajar pendidikan anak usia dini (PAUD), ruang kesehatan, aula, dan bank yang masih kosong.
Di lantai 2 dan 3 berisi ruang usaha yang berderet dengan total 113 ruang. Ada pula Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Bambu Kuning di halaman rusun.
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/01/14/14100591/rusunawa-ks-tubun-masih-belum-dihuni-ini-penyebabnya