Peserta Aksi Damai 151 "Sweeping" Pengemudi Ojek Online, Minta Lepas Atribut

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Selasa (15/1/2019), para peserta aksi damai 151 berkumpul di depan lokasi parkir IRTI, Monas, sejak pukul 11.15 WIB. Mereka masih menunggu peserta lainnya sebelum beranjak ke Istana Negara.

Sembari menunggu, sejumlah peserta aksi melakukan sweeping di sepanjang Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Namun, sweeping itu bukan untuk melarang pengemudi untuk mencari dan mengantarkan penumpang. Mereka melakukan sweeping hanya agar pengemudi ojek online lainnya menyembunyikan atribut ojek mereka seperti jaket dan helm. 

"Bang, itu sembunyikan. Di balik jaketnya," ujar salah satu peserta aksi kepada pengemudi ojek online.

Para peserta aksi juga mengimbau para pengemudi untuk mengambil lajur sebelah kiri jika ingin melewati kawasan Jalan Merdeka Selatan.

"Minggir Bang, lewat pinggir, lewat kiri saja. Hargai kita yang mau demo hari ini," ungkap peserta lainnya.

"Yang narik silakan lewat, tapi lewat sebelah kiri. Jangan jalan di tengah. Balik juga atributnya," kata peserta lainnya menggunakan pengeras suara.

Kondisi ini membuat pengemudi ojek online merasa bingung. Salah satu pengemudi ojek online bernama Firman mengaku tak tahu adanya aksi damai itu.

"Saya enggak tahu, tiba-tiba saya disuruh lepas atribut. Saya enggak boleh lewat juga. Tadi saya baru nganterin penumpang ke Balai Kota, eh malah disuruh balik. Makanya saya langsung buru-buru pergi dari kawasan ini," kata Firman kepada Kompas.com.

Kendati demikian, Firman bersyukur dirinya masih diberi kesempatan untuk mencari penumpang.

"Tadi cuma disuruh tutup atribut. Alhamdulillah masih boleh cari penumpang dan enggak ikut demonya," kata Firman.

Seperti diketahui, aksi damai 151 dilakukan di depan Istana Negara oleh komunitas ojek online Jabodetabek.

Aksi itu bertujuan untuk menyampaikan tiga tuntutan. Tuntutan pertama adalah meminta aplikator ojek online untuk menetapkan tarif batas atas dan bawah yang lebih manusiawi.

Tuntuan kedua adalah menuntut pemerintah untuk membuat regulasi terkait transportasi online. Adapun tuntutan ketiga adalah meminta aplikator untuk menetapkan sistem kemitraan yang adil bagi para pengemudi.