KPU DKI Temukan Banyak Warga Bingung Sistem Pindah Memilih

Hal itu dikatakan Musfir, berdasarkan giat yang dilakukan pihaknya di Kawasan Car Free Day (CFD), Jalam MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (3/2/2019).

Pada giat itu, KPU membuka posko pusat informasi seputar Pemilu 2019. Masyarakat bisa menanyakan langsung kepada para relawan KPU tentang Pemilu di Posko tersebut.

"Paling banyak itu bertanya seputar "Pindah Memilih", artinya dia yang bertugas di Jakarta sedangkan dia KTP-nya itu daerah. Nah, itu mereka membutuhkan informasi itu," kata Musfir saat ditemui Kompas.com di lokasi, Minggu pagi.

Musfir menambahkan, sekitar 60 orang bertanya kepada pihaknya seputar sistem "Pindah Memilih" sejak posko itu dibuka pada pukul 07.30 WIB.

Kepada warga yang bingung dengan hal tersebut, Musfir memberi contoh, bagi warga yang akan hadir pada pemungutan suara di Jakarta, namun KTP-nya berasal dari daerah di luar Jakarta, warga bisa melaporkan hal itu ke KPU tingkat kota dirinya berada.

Karena hanya KPU tingkat kota yang bisa meng-input data pemilih lintas daerah.

"Misal bapak dari Magelang dan tinggal di Jakarta Timur, bapak tinggal datang lapor ke KPU Jakarta Timur bawa KTP dan KK (Kartu Keluarga) nanti akan dicocokkan data KTP dan KKnya. Apakah sesuai atau tidak, apakah sudah terdaftar sebagai pemilih di daerah sesuai KTP atau belum," ujar Musfir.

Jika warga tersebut belum terdaftar sebagai pemilih di daerah asal sesuai KTP. Maka warga tersebut akan dimasukkan datanya sebagai pemilih di kota tempat dirinya berada saat pemungutan suara.

"Setelah bapak terdaftar sebagai pemilih di kota tempat tinggal sekarang, maka bapak dapat satu kertas suara dan akan menerima form A5 yang untuk pindah memilih. Dan tinggal bawa ke TPS (Tempat Pemungutan Suara)," tutur Musfir.

Sementara itu, Ani, warga ber-KTP Surabaya mengatakan, dirinya dipastikan akan berada di Jakarta Timur saat proses pemungutan suara Pemilu 2019. Dia mengaku masih bingung dengan sistem "Pindah Memilih" tersebut.

"Ya saya masih bingung karena saya KTP-nya Surabaya tapi saya tinggal di Jakarta Timur. Makannya ada posko ini saya tanya-tanya, ya sekarang sudah tahu sih mesti gimana agar bisa tetap milih nanti," kata Ani.

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memajukan batas waktu proses administrasi pindah memilih Pemilu 2019.

Semula, proses administrasi pindah memilih dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Namun, batas itu dimajukan menjadi 60 hari sebelum hari pemungutan suara.

Artinya, pemilih yang ingin berpindah tempat memilih diberi kesempatan untuk mengurus proses administrasinya paling lambat 17 Februari 2019. Adapun proses pemungutan suara akan digelar pada 17 April 2019.