Bahas Subsidi, DPRD Minta Kajian Pemprov DKI soal Pengguna MRT

Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta James Arifin Sianipar mengatakan, kajian dibutuhkan untuk membahas subsidi tarif MRT dan LRT.

"Subsidi, kan, uang rakyat, yang menikmati LRT dan MRT ini tentu harus ada kajian soal mereka itu. Kami minta kajiannya dari Pemprov DKI," ujar James di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2019).

James menyampaikan, DPRD DKI ingin mengetahui profil para penumpang yang akan menggunakan MRT dan LRT, termasuk asal pengguna dua moda transportasi massal tersebut.

"Penggunanya siapa, apakah dari Bekasi, Bogor, Tangerang sana yang menggunakan, berapa orang DKI yang menggunakan," katanya. 

Selain soal pengguna, DPRD DKI juga ingin mendalami pertimbangan Pemprov DKI dalam mengajukan besaran tarif dan subsidi atau public service obligation (PSO) MRT dan LRT.

Sebab, dana untuk subsidi itu ditanggung dari APBD DKI Jakarta.

Selain subsidi, APBD DKI juga diketahui menanggung pembayaran utang untuk pembangunan MRT.

"Kami diskusikan bagaimana pengembaliannya (utang), yang mau kami berikan PSO-nya berapa," ucap James.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko menuturkan, Pemprov DKI akan melengkapi data-data yang diminta DPRD untuk menentukan tarif dan subsidi MRT dan LRT.

"Pemprov melengkapi data dan lain-lain, kami ikuti," kata Sigit.

Pemprov DKI sebelumnya mengusulkan tarif Rp 10.000 per penumpang untuk MRT Jakarta fase 1 rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Sementara untuk LRT Jakarta fase 1 rute Kelapa Gading-Velodrome, Pemprov DKI mengusulkan tarif Rp 6.000 per penumpang.

Dengan tarif tersebut, Pemprov DKI harus menggelontorkan subsidi Rp 572 miliar untuk MRT dan Rp 327 miliar untuk LRT dari APBD DKI 2019.

Subsidi untuk MRT dan LRT itu harus disetujui DPRD DKI Jakarta. Komisi B dan Komisi C DPRD DKI masih membahas usulan tarif dan subsidi tersebut.