Banyak Warga Gagal Paham Kriteria Pindah TPS

Ia mengatakan, setiap hari banyak warga mengajukan pindah TPS.

Namun, lanjut dia, warga tersebut tidak tergolong dalam empat kriteria yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Jadi tiap pagi banyak yang datang kemari untuk mengurus (pindah TPS), karena tidak sesuai dengan empat kriteria yang ditetapkan, jadi terpaksa kami tolak," kata Cucum saat ditemui di KPU Jakarta Barat, Jumat (5/4/2019).

Adapun, empat kriteria pindah TPS adalah dirawat di rumah sakit sampai hari pemungutan suara, dipenjara, korban bencana alam, dan warga yang bertugas saat pemilu.

Ia mengatakan, banyak warga menyalahartikan poin warga yang bertugas saat pemilu. 

Menurut dia, banyak pekerja dari sektor informal, seperti asisten rumah tangga datang mengajukan formulir A5.

Padahal, lanjut dia, mereka tidak sesuai kriteria dimaksud dalam putusan MK. 

"Yang masuk kriteria itu contohnya dokter jaga yang harus merawat pasien ketika pemilu, asalkan dia membawa surat tugas dari instansi itu, baru bisa," ujarnya. 

"Selain empat kriteria itu, tidak bisa kami layani karena mereka sudah diberi kesempatan beberapa bulan sebelumnya," kata Cucum. 

Sebelumnya, KPU kembali membuka layanan pindah TPS dari Senin lalu hingga tujuh hari sebelum pemungutan suara.

Pembukaan layanan tersebut menyusul dikabulkannya uji materi MK terhadap Pasal 210 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.