Menjawab Sindiran Komikus Jepang soal Utang MRT Jakarta

Sindiran ini dibuat dalam bentuk komik oleh seorang komikus Jepang, Onan Hiroshi, tentang utang pembangunan MRT.

Dalam komik yang diunggah di situs web onanhiroshi.com tersebut, Onan menyentil Pemerintah Indonesia agar segera melunasi utang tersebut.

Onan bahkan menyematkan kutipan "Dear, Indonesia Gov, please pay! For Japan reward".

Komik itu menggambarkan dua orang Jepang dari Japan Internasional Cooperation Agency (JICA) yang mengenakan jas dan helm proyek berwarna kuning menagih utang kepada MRT Jakarta. Namun, pihak MRT Jakarta dan pemerintah enggan membayar.

Komik tersebut juga menggambarkan sosok Presiden Joko Widodo yang dieluk-elukan terkait prestasinya membangun MRT.

Alhasil, komik yang awalnya hanya diunggah di website pribadi Onan itu menjadi viral karena tersebar di media sosial.

PT MRT klaim tak ada keterlambatan pembayaran

Menanggapi sindiran Onan, PT MRT Jakarta menyayangkan adanya komik tersebut.

Division Head Corporate Secretary PT MRT Jakarta Muhamad Kamaluddin menyebutkan, masalah pembayaran sudah diatur antara Pemerintan Indonesia dan Jepang.

"Iya jadi menyayangkan ya kalau ada yang membuat kartun seperti itu. Tapi itu kan sebetulnya sudah ada prosesnya ya dan memang tidak ada keterlambatan (pembayaran)," ucap Kamaluddin saat dihubungi Kompas.com, Senin (8/4/2019).

Pihaknya tak ingin membesarkan-besarkan hal tersebut karena menurutnya itu hanyalah opini pribadi.

"Dan ini kan baru di sosmed, jadi kami tidak memberikan komentar resmi kecuali di media resmi kami menyampaikan hak jawab karena hanya di sosmed pribadi. Yang penting semua sudah sesuai proses dan peraturan pinjaman dan kontrak dengan kontraktor," kata dia.

Tenor pelunasan utang selama 40 tahun dengan masa tenggang atau grace period selama 10 tahun.

Itu artinya, Pemerintah Indonesia baru mulai mencicil pinjaman 10 tahun setelah pinjaman itu ditandatangani.

"Sudah masuk dalam cicilan kan untuk 40 tahun pembayarannya dan sebetulnya sekarang belum masuk dalam pembayaran, masih ada grace period selama 10 tahun, baru nanti tahun ke-10 akan mulai pembayaran," katanya.

Perjanjian utang itu sudah sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Jepang, khususnya JICA.

"Tidak ada yang namanya keterlambatan pembayaran oleh pemerintah dan MRT Jakarta," kata dia.

Namun, dalam prosesnya terdapat revisi desain guna menambah kemampuan daya tahan gempa, yaitu dari magnitudo 7 menjadi 9.

"Itu (penambahan biaya) yang dinamakan price adjusment dari variatif order karena kontraknya sifatnya design and build. Begitu sambil desain, sambil bangun, di lapangan ada regulasi baru," ungkap Tuhiyat.

Hal itulah yang akhirnya menyebabkan biaya pembangunan Fase I sepanjang 16 kilometer mencapai Rp 16 triliun. 

Untuk Fase II, Pemerintah Indonesia meminjam 217 miliar yen atau setara Rp 25 triliun.

Di fase II PT MRT Jakarta akan membangun receiving sub station atau gardu induk di kawasan Monas, Jakarta Pusat. 

Kendati demikian, biaya yang sebenarnya dibutuhkan untuk pembangunannya sekitar Rp 22,5 triliun. 

"Kenapa Rp 25 triliun? Karena yang Rp 2,5 triliun ini untuk membiayai kekurangan Fase 1," ujar dia.

Bunga yang harus dibayar pemerintah ke JICA pun relatif kecil, yakni hanya 0,01 persen. Hal itu disebabkan, saat pinjaman ditandatangani, commercial bank interest berkisar 3-4 pesen.

"Karena sifatnya tide loan, itu ada persyaratan. Kata Jepang, kontraktor harus dari kami, pemimpinnya Japan Company, enggak ada yang lain. Nah itu yang namanya tide, tapi itu sudah diambil pemerintah," ujarnya.

Setelah proyek ini berjalan, kontraktor yang menagih pembayaran akan dikumpulkan seluruh bukti pekerjaannya.

Setelah itu, dilakukan proses verifikasi oleh tim gabungan dari MRT, Kementerian Perhubungan, dan Pemprov DKI. Hasil verifikasi tersebut akan dibawa pemerintah pusat untuk kemudian diserahkan ke pemerintah Jepang melalui JICA.

"Nanti JICA akan verifikasi lagi, lalu dia akan bayar langsung ke kontraktor. Uangnya enggak ada sama kami," kata Tuhiyat.