Sejumlah warga menilai, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan eksklusivitas bagi warga Kemang.
"Gini, bukan, intinya jangan fokus pada soal larangan. Yang justru harus dibangun adalah, kita membuat suatu ekosistem yang secara perekonomian sehat, dampak lingkungan hidup dan lalu lintasnya minim," tutur Anies kepada awak media di JS Luwansa Hotel, Kamis (11/4/2019).
Ia beralasan, penataan yang akan dilakukan di kawasan Kemang tidak banyak berbeda dengan penataan serupa di terowongan Kendal dekat Stasiun Sudirman, Jakarta Selatan.
"Sama seperti kita buat kebijakan soal Jalan Kendal dibuat jadi tempat pejalan kaki. Dan ketika itu dilakukan, fokusnya kan juga bukan larangan mobil lewat Jalan Kendal," katanya.
Saat ini, terowongan Kendal memang sudah tak bisa dilintasi oleh kendaraan, beralih menjadi jalur khusus pejalan kaki yang terhubung dengan Stasiun KA Sudirman, Stasiun KA Bandara BNI City, dan Stasiun MRT Dukuh Atas.
Anies menyebut, pola integrasi dan pergerakan pejalan kaki semacam itulah yang juga akan diterapkan di kawasan Kemang.
"Kita ingin nantinya kegiatan perdagangan, restoran, kafe dan lain-lain bisa bergerak dengan baik karena mobilitas penduduk cukup tinggi," kata Anies.
"Kalau saat ini, ini salah satu contoh, semua datang ke satu titik, langsung parkir ya di situ enggak bisa ke tempat lain," imbuhnya.
Sebelumnya, Anies menyatakan jika Pemprov DKI bakal menata kawasan Kemang, menyusul kawasan Sudirman-Thamrin yang telah lebih dulu ditata.
"Jadi Kemang nanti lebar jalannya itu dengan lebar untuk pejalan kaki relatif besar pejalan kakinya," ujar dia pada 1 April 2019.
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho pun mengatakan, setelah penataan, kawasan Kemang nantinya hanya bisa dimasuki oleh shuttle bus dan kendaraan warga yang berstiker.
"Nanti akan dibuat stiker atau kode. Kalau enggak ada, enggak boleh," kata Hari ditemui di DPRD DKI Jakarta, Senin (8/4/2019).
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/04/11/12014791/pro-kontra-pembatasan-mobil-di-kemang-tanggapan-anies