Hari Bumi, Walhi Pertanyakan Konsep Naturalisasi Sungai hingga soal Sampah di Jakarta

Empat poin tersebut merupakan persoalan lingkungan yang didesak agar segera ditangani Pemerintah DKI Jakarta.

Persoalan tersebut di antaranya masalah sungai mengenai konsep naturalisasi, isu sampah, kualitas udara Jakarta, dan penanganan pesisir Jakarta.

Mengenai krisis kondisi sungai, Pemprov DKI dinilai belum menunjukkan kemajuan signfikan. Padahal laporan Pemerintah DKI sendiri sudah mengungkapkan mayoritas sungai di Jakarta mengalami beban pencemaran yang berat.

"Konsep naturalisasi Pemprov DKI yang sering dilemparkan kepada publik belum jelas menjawab bagaimana menyelesaikan krisis sungai di Jakarta. Termasuk juga pergub yang baru saja dikeluarkan, yakni nomor 31 tahun 2009 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air Secara Terpadu Dengan Konsep Naturalisasi," ucap Tubagus kepada Kompas.com, di Monas, Senin (22/4/2019).

Menurutnya, pergub ini masih belum menjawab bagaimana pemulihan kualitas sumber daya air. Artinya masa depan kualitas sungai di Jakarta belum memiliki kepastian.

Tubagus mengatakan, dengan kewenangannya Gubernur dapat melakukan audit dan review perizinan seluruh industri di Jakarta yang berpotensi mencemari (termasuk juga berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah sekitar Jakarta), juga melakukan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum.

"Namun agenda belum juga terlihat signifikan sampai saat ini. Pergub ini juga minim membuka ruang pelibatan warga, meskipun disinggung dalam beberapa pasal, namun tidak pada proses perencanaan dan pelaksanaan," jelasnya.

Pada isu sampah, Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat dinilai belum menghadirkan kebijakan dan aksi yang secara nyata menjawab persoalan utama sampah plastik dan kemasan yang menjadi tanggung jawab produsen.

Pemprov DKI dinilai belum menekan dan mengejar tanggung jawab produsen, namun menghadirkan solusi yakni dengan berencana melakukan pengelolaan sampah berbasis pembakaran (ITF Sunter) yang dinilai tanggung jawab produsen diabaikan.

"Kami menduga solusi palsu tersebut diperuntukkan melarikan tanggung jawab produsen, dan kemudian masyarakat lah yang harus menanggung beban tersebut," lanjut Tubagus.

Pemprov DKI harusnya mengeluarkan kebijakan yang progresif, seperti larangan penggunaan kantong plastik dan styrofoam.

Selain itu, pemerintah diminta bersikap tegas terhadap kondisi kualitas udara. Apalagi berdasarkan data Greenpeace DKI Jakarta memiliki kualitas udara terburuk di Asia Tenggara.

"Hal ini berbeda dengan negara lain di regional yang merespons cepat ketika terjadi pencemaran udara di wilayahnya, seperti Bangkok. Padahal sepanjang tahun 2019 pun beberapa stasiun pemantauan kualitas udara sering menunjukan kualitas udara Jakarta tidak sehat di beberapa titik," terangnya.

Tak hanya itu, Walhi juga menyoroti pencemaran dan kerusakan yang dialami masyarakat pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu.

Menurut Walkhi sumber kehidupan masyarakat terancam dan tertekan oleh industri pariwisata yang aktivitasnya sering kali melakukan praktik-praktik pengrusakan ekosistem penting di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut.

Persoalan utama dinilai berada pada penguasaan pulau-pulau kecil oleh perusahaan dan individu.

"Setidaknya lebih dari 60 pulau kecil dikuasai oleh perusahaan. Kami menduga rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang saat ini sedang disusun akan semakin melanggengkan perampasan dan perusakan wilayah kelola rakyat tersebut," tutup Tubagus.

Sebelumnya, sejumlah anggota Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menggelar aksi dalam rangka Hari Bumi 2019, Senin (22/4/2019).

Mereka membawa beberapa spanduk yang bertuliskan "Jakarta Darurat Ekologi", "1001 aksi untuk bumi", "pilih keadilan ekologis", "Darurat Sampah, Pulihkan Jakarta Sekarang".

Empat anggota Walhi memakai kostum berwarna orange seperti petugas prasarana dan sarana umum (PPSU) namun bertuliskan Walhi. Mereka juga mengenakan masker anti polusi sebagai tanda protes.

Aksi ini mereka gelar di depan Balai Kota DKI Jakarta kemudian berjalan kaki menuju Taman Aspirasi, Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

Dalam aksinya mereka menuntut agar pemerintah DKI Jakarta memulihkan keseimbangan ekologis kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.