Berulang Kali Uji Publik, Kenapa LRT Jakarta Masih Belum Beroperasi?

Uji coba digelar sembari mempersiapkan LRT beroperasi komersial.

Direktur Proyek LRT Jakarta Iwan Takwin mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu izin operasional dari Pemprov DKI Jakarta.

"Kita sudah mulai uji publik untuk mengantisipasi kalau nanti sertifikat atau izin operasinya keluar, ya kita tinggal sudah semuanya siap dari A sampai Z," kata Iwan ketika dikonfirmasi wartawan, Selasa (11/6/2019).

LRT Jakarta sudah mengantongi rekomendasi teknis, rekomendasi keselamatan, serta rekomendasi sarana dan prasarana dari Kementerian Perhubungan.

Untuk izin operasional, kata Iwan, penerbitan dokumennya membutuhkan inspeksi lebih lanjut.

"Jadi, kan, tidak langsung datang hari ini, masuk langsung keluar sorenya. Perlu dicek semua kelengkapannya benar enggak ini sesuai dengan standar-standar operasi, kan, banyak dokumennya," ujarnya. 

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko mengatakan, kewenangan menerbitkan izin operasional ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

"Itu di PTSP, semua izin di sana," kata Sigit.

DPRD minta tarif dikaji ulang 

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meragukan warga bakal menggunakan LRT yang terbentang sejauh 5,8 kilometer dari Rawamangun hingga Kelapa Gading.

Komisi B masih mengusulkan agar LRT digratiskan saja. Sementara itu, tarifnya sudah ditetapkan Rp 5.000 dan berlaku flat.

"Orang naik cuma 5,8 kilometer dan bayar pasti keberatan. Malas naiknya, malas turunnya, malas jalannya menuju ke LRT. Usul saya digratiskan dulu sampai warga mengenal dan membutuhkan LRT," kata Ida. 

Menurut Ida, warga akan memilih moda transportasi lain. Jembatan penghubung ke transjakarta pun diyakini tak bakal menarik banyak warga.

"Iya itu, kan, orang malas jadinya, kelewat panjang. Harapan saya sambil menunggu pembangunan yang fase kedua sebaiknya memang diberikan, tetap komersial tapi seringan mungkin," ujarnya. 

Menurut Ida, subsidi yang akan digelontorkan untuk LRT Jakarta tak akan membebani APBD DKI. Dalam APBD 2019, LRT menerima subsidi paling kecil dibanding Transjakarta dan MRT. Subsidi tahun ini hanya Rp 327 miliar.