"Masukan masyarakat diterima dan menjadi bahan evaluasi demi peningatan pelayanan pubik. Karena pendidikan ini wajib dan merupakan pelayanan dasar. Oleh karena itu kewajiban pemerintah provinsi, kabupaten dan kota harus ada perbaikan," kata Sekretaris Daerah Kota Depok Hardiono di SMA Negeri 1 Depok, Jalan Nusantara, Kecamatan Pancoran Mas, Selasa (18/6/2019).
Saat ditanyakan apakah kejadian ini akan menjadi pertimbangan untuk mengambil alih tanggung jawab SMA dan SMK negeri ke Pemkot Depok, ia mengatakan, perlu tenaga dan pikiran menyikapi wacana tersebut.
Hardiono berjanji akan terus melakukan evaluasi dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemrov Jawa Barat.
"Seharusnya terus dievaluasi (PPDB). Tapi ini kan baru saja dipindah ke Pemrov (Jabar) untuk tanggung jawabnya, itu perlu tenaga dan pikiran. Oleh karenanya biarkan perjalanan. Nanti baru evaluasi," ucap dia.
Ia mengatakan, membeludaknya antrean dalam PPDB saat ini terjadi lantaran tingginya animo masyarakat dan adanya kesalahpahaman informasi yang diterima masyarakat.
Hardiono mengatakan, info yang beredar di masyarakat bahwa siapa pun yang mendaftar lebih awal akan diprioritaskan untuk diterima di SMA negeri yang dituju.
Kendati demikian, ia menyebut panitia PPDB di tiap sekolah sudah melakukan sosialisasi dan menyampaikan tata cara daftar.
Dengan hal ini, Hardiano mengatakan, pihaknya akan memasang spanduk pada pendaftaran PPDB SMP yang akan dilaksanakan pada 24 Mei 2019.
"Nanti PPDB SMP ke depannya akan memasang spanduk informasi soal mekanisme pendaftaran besar-besar, supaya paham dan jelas," kata dia.
Orangtua murid masih terlihat antusias mengantre di SMA Negeri 1 Depok pada hari kedua pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA dan SMK negeri se-Jawa Barat, Selasa (18/6/2019).
Berdasarkan pantauan Kompas.com pada pukul 08.00-10.00, tampak para orangtua masih mengantre panjang dengan tertib di depan gerbang sekolah.
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/06/19/08441201/kata-pemkot-depok-soal-membeludaknya-pendaftaran-ppdb