Salin Artikel

BMPS Sebut Ada SMPN di Bekasi Kelebihan Kapasitas, Dinas Pendidikan Membantah

BEKASI, KOMPAS.com - Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi menuding Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi tak menguasai permasalahan pendidikan di lapangan selepas penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019.

Salah satunya menyangkut temuan BMPS soal adanya kelas di salah satu SMP Negeri yang melampaui kuota.

"Saya bilangin, ada murid SMP PGRI Pondok Gede keluar 16 anak, masuk SMP Negeri 6. Terus, SMP Negeri 6 jadi ada 42 siswa per rombel (rombongan belajar). Dinasnya enggak ngerti kalau ada siswanya 42 per rombel," kata Sekretaris BMPS Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly dalam orasinya selepas pertemuan dengan jajaran Dinas Pendidikan Kota Bekasi di Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Selasa (16/7/2019).

"SMP Negeri 6 itu 42 siswa per rombel. Peraturan Gubernur dan Peraturan Menteri Pendidikan itu per rombel 32 siswa. Diisi 42, kagak tahu itu kepala dinas," imbuhnya.

BMPS menyebut, pertemuan pihaknya dengan jajaran Dinas Pendidikan Kota Bekasi berakhir buntu. Pasalnya, pihak dinas tidak bisa mengambil keputusan.

Sedianya mereka ingin bertemu Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Namun, wali kota sedang tak di kantornya.

"Tujuan utama adalah ketemu wali kota, kepala dinas dan staf ahli tidak bisa beri jawaban. Tidak ada negosiasi, tidak ada titik temu. Seperti berbalas pantun kami berdebat kusir. Pejabat yang di dalam nggak bisa berikan jawaban terhadap apa yang kami tuntut," ungkap Ayung.

Ditemui terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah menepis klaim BMPS. Dia menyebut, pihaknya senantiasa mengacu peraturan wali kota (perwal) dalam penentuan jumlah kursi dalam satu rombel.

Dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2019, disebutkan bahwa jumlah siswa per rombel di Bekasi berjumlah 36-40 siswa.

"Tidak ada. Di dalam perwal itu satu rombel 36-40 siswa. Pokoknya di perwal kita 36-40," kata Inayatullah.

"Insya Allah tidak ada (overkapasitas). Kita berharap 36-40," tambahnya.

Dalam aksinya, ada lima butir tuntutan yang hendak disampaikan para pengunjuk rasa melalui aksinya siang ini.

Pertama, menolak pendirian unit sekolah baru di Bekasi yang tanpa melalui kajian dan persiapan sarana dan prasarana yang memadai.

Kedua, menolak intervensi wali kota terkait kebijakan terhadap SMA dan SMK negeri yang sudah dialih ke provinsi.

Ketiga, menuntut wali kota Bekasi agar bertindak adil dalam melindungi hak sekolah swasta dalam PPDB.

Keempat, menolak dikotomi sekolah negeri dan swasta di Bekasi.

Terakhir, menuntut paradigma baru dengan pendidikan yang sama baik negeri maupun swasta.

https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/16/17041911/bmps-sebut-ada-smpn-di-bekasi-kelebihan-kapasitas-dinas-pendidikan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tabungan Persalinan Ludes Terbakar, Korban Kebakaran di Kebayoran Lama Akan Dapat Bantuan

Tabungan Persalinan Ludes Terbakar, Korban Kebakaran di Kebayoran Lama Akan Dapat Bantuan

Megapolitan
Pembangunan MRT Jakarta Jalur Bundaran HI-Harmoni Capai 38,80 Persen

Pembangunan MRT Jakarta Jalur Bundaran HI-Harmoni Capai 38,80 Persen

Megapolitan
Bocah di Cengkareng Jadi Korban Kekerasan Seksual Paman, Kerap Diperkosa Saat Dititipkan

Bocah di Cengkareng Jadi Korban Kekerasan Seksual Paman, Kerap Diperkosa Saat Dititipkan

Megapolitan
Diversi Gagal, Kasus 'Bullying' dan Kekerasan oleh Anak di Tangsel Dilanjutkan ke Penyidikan

Diversi Gagal, Kasus "Bullying" dan Kekerasan oleh Anak di Tangsel Dilanjutkan ke Penyidikan

Megapolitan
Ini 25 Ruas Jalan di Jakarta yang Bakal Terapkan Ganjil Genap

Ini 25 Ruas Jalan di Jakarta yang Bakal Terapkan Ganjil Genap

Megapolitan
Akta Kelahiran Diduga Palsu Beredar di Jaksel, Nama Eks Kasudin Dukcapil Dicatut

Akta Kelahiran Diduga Palsu Beredar di Jaksel, Nama Eks Kasudin Dukcapil Dicatut

Megapolitan
Kawanan Begal yang Ditangkap di Bekasi Dipimpin Pelaku di Bawah Umur

Kawanan Begal yang Ditangkap di Bekasi Dipimpin Pelaku di Bawah Umur

Megapolitan
Polisi Akan Periksa Kejiwaan Pencuri Ponsel yang Nekat Mencoba Lompat dari JPO Saat Dikejar Warga

Polisi Akan Periksa Kejiwaan Pencuri Ponsel yang Nekat Mencoba Lompat dari JPO Saat Dikejar Warga

Megapolitan
UPDATE 24 Mei: Ada 10 Kasus Baru Covid-19 di Tangsel, 106 Pasien Dirawat

UPDATE 24 Mei: Ada 10 Kasus Baru Covid-19 di Tangsel, 106 Pasien Dirawat

Megapolitan
Polda Metro Jaya Tangkap Kawanan Begal Motor di Bekasi, Satu Pelaku di Bawah Umur

Polda Metro Jaya Tangkap Kawanan Begal Motor di Bekasi, Satu Pelaku di Bawah Umur

Megapolitan
Lokasi dan Jadwal Vaksinasi Covid-19 di Kota Bekasi Hari Ini, Rabu 25 Mei 2022

Lokasi dan Jadwal Vaksinasi Covid-19 di Kota Bekasi Hari Ini, Rabu 25 Mei 2022

Megapolitan
Polisi Tangkap 1 Pencuri Bermodus Pecah Kaca Mobil di Puspiptek Tangsel, Satu Pelaku Lain Buron

Polisi Tangkap 1 Pencuri Bermodus Pecah Kaca Mobil di Puspiptek Tangsel, Satu Pelaku Lain Buron

Megapolitan
Pemkot Tangsel Tak Akan Lagi Sanksi Warga yang Tidak Pakai Masker

Pemkot Tangsel Tak Akan Lagi Sanksi Warga yang Tidak Pakai Masker

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] KTP Jadi Syarat Beli Minyak Goreng Curah | 8 Polwan Dilantik sebagai Kapolsek di Wilayah Polda Metro Jaya

[POPULER JABODETABEK] KTP Jadi Syarat Beli Minyak Goreng Curah | 8 Polwan Dilantik sebagai Kapolsek di Wilayah Polda Metro Jaya

Megapolitan
PPKM Level 1 Tangsel, Pemkot Imbau Warga Tetap Pakai Masker: Ini 'Habit' Baru yang Baik

PPKM Level 1 Tangsel, Pemkot Imbau Warga Tetap Pakai Masker: Ini "Habit" Baru yang Baik

Megapolitan
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.