Pansus Wagub DKI: PSI Jangan Gurui KPK, Seakan Paling Peduli Urusan Antikorupsi

Ia menyebut bahwa PSI hanya mencari panggung dan mendompleng nama dengan membuat isu yang kontroversial.

"Saya mengimbau kepada teman-teman PSI agar tidak lagi melakukan kampanye-kampanye. Pemilu sudah selesai, jangan mendompleng dan menggurui KPK harus berbuat apa, seakan-akan dia yang paling peduli terhadap urusan antikorupsi," ujar Bestari di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019).

Tanpa PSI menggiring KPK untuk memeriksa DPRD terkait isu politik uang, kata dia, KPK sudah lebih dulu mengontrol.

"Kita semua di DPRD ini paham betul bahwa teman-teman di KPK mengawasi kita. Jadi jangan mendompleng untuk menaikkan elektabilitas padahal hari ini adalah hari untuk dia bekerja," kata dia.

Ketua Fraksi Nasdem ini menyarankan agar PSI lebih baik menyiapkan diri untuk dilantik sebagai anggota dewan dengan baik.

Ia menyebut PSI adalah partai bukan LSM yang bisa menyetir rumor.

"Kemudian PSI menyetir rumor-rumor, PSI ini kan partai bukan LSM. Jadi kalau partai kelasnya rumor itu nanti akan mendapatkan justru hal-hal yang kurang baik respons dari pada seluruh komunitas yang ada di pemerintahan daerah," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PSI Rian Ernest mengatakan pihaknya menduga ada politik uang dalam pemilik wagub. Informasi ini mereka dapatkan dari dua elite politik DKI Jakarta.

"Saya sudah mendengar dari dua elite politik di kesempatan yang berbeda. Artinya ini masih rumor tapi sudah harus jadi perhatian kita semua. Karena kan kalau sekadar rumor kita tidak bisa pegang, tapi kan ada rumor kalau ada (transaksi) uang," ucap Rian di Kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin.

Ia menyebut, transaksi uang tersebut ada agar para anggota DPRD mau datang dan memenuhi kuorum pemilihan wagub DKI Jakarta. Rian pun berharap Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) bisa turun tangan mengawasi hal ini.

Atas pernyataan ini, Rian akan dilaporkan ke polisi oleh Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta Taufiqurrahman karena dianggap menghina dan mencemarkan nama baik DPRD.