SMP Negeri Bekasi Mendadak Bertambah, Pengelola Sekolah Swasta: Anak Haram!

Keadaan ini dinilai kontras dengan keadaan sekolah swasta yang selama ini perlu melalui banyak tahapan sebelum dapat membuka penerimaan siswa.

"Kita swasta, untuk menerima siswa, harus melalui studi kelayakan, melalui verifikasi, harus keluar izin dulu, baru bisa terima siswa," kata Sekretaris BMPS Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly berapi-api saat berorasi di depan sejumlah guru dan kepala sekolah swasta yang tergabung dalam aksi unjuk rasa BMPS di depan Kantor Wali Kota Bekasi, Selasa (16/7/2019).

Ayung menilai langkah tersebut ganjil. Dia menengarai ada prosedur yang diterabas ketika Pemerintah Kota Bekasi membuka SMP Negeri 57 Bekasi di Kelurahan Duren Jaya.

"Pemerintah tidak. Terima dulu, izinnya belakangan. Punya anak dulu, surat nikahnya belakangan. Apa itu namanya, anak haram," seru Ayung.

"Negeri mana seperti swasta. Ada gedung kosong, terima siswa. Ini yang lucu tahun sekarang. Masa ada SMP Negeri 57 berdiri hanya dengan nota kepala dinas (pendidikan)? Di Indonesia baru terjadi di Bekasi!" kata dia.

Sejumlah guru maupun warga yang ditemui Kompas.com di SMPN 57 Bekasi memang mengaku terkejut dengan dibukanya SMP negeri pertama di kelurahan ini. Malah, beberapa pegawai sekolah menganggapnya sebagai "SMP satu malam" karena informasinya sangat mendadak.

Kepala Seksi SMP Disdik Kota Bekasi Mawardi menyebut bahwa langkah ini dilakukan guna mengakomodasi sejumlah calon siswa di Kelurahan Duren Jaya. Memang, belum ada satu pun SMP negeri di kelurahan ini.

"Iya baru dibuka, ada Perwal (peraturan walikota) perubahan, jadi total 57 SMP Negeri di Kota Bekasi," kata Mawardi saat dihubungi, Rabu (10/7/2019) sore.

Namun, Mawardi tak merinci alasan pembukaan SMPN 57 Bekasi baru pada tahap dua PPDB.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah mengklaim bahwa pembukaan setiap unit sekolah baru (USB) SMP negeri di wilayahnya telah melalui sejumlah proses kajian. Pembukaan USB SMP negeri juga berdasarkan permintaan warga, kata dia.

"Program itu tidak ujug-ujug, sudah direncanakan dari 2017, masih kajian, fixed- nya 2018 akhir. Itu ada usulannya dari warga RT/ RW dan camat, silakan dicek sendiri. Mereka sudah mengajukan, sangat mendesak," kata Inayatullah saat ditemui, Selasa.