Bantah PSI, DPRD DKI Akui Hanya Akan Bahas APBD-P 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan DKI Jakarta Bestari Barus membantah tuduhan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) yang menyebut bahwa DPRD DKI sedang mengebut tiga agenda besar sekaligus terkait anggaran DKI Jakarta.

Tiga agenda besar yang dimaksud PSI dan yang akan dibahas oleh DPRD DKI Jakarta, yaitu Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2019, APBD Perubahan 2019, dan KUA-PPAS 2020.

Padahal menurut Bestari dalam waktu dekat yang akan dirapatkan hanyalah KUPA-PPAS 2019, APBD-P 2019, yang mana sudah kewajiban DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 untuk menyelesaikannya sebelum periode kerja selesai pada 26 Agustus 2019 nanti.

Sedangkan untuk KUA-PPAS 2020 akan dibahas oleh Anggota DPRD DKI periode 2019 - 2024.

"Ini kan perubahan APBD-P 2019 kalau yang 2020 itu APBD murni di penghujung tahun, nanti kalau mungkin mereka yag baru, kalau dewan baru mampu menyelesaikan alat kelengkapan dewan secara singkat maka bisa dimulai di bulan 10 atau 11," ucap Bestari saat dihubungi Kompas.com, Kamis (8/8/2019).

Ia menilai bahwa PSI tak mengerti tentang pembahasan anggaran ini dan waktu pembahasannya sehingga tuduhan itu tidak tepat sasaran.

"Nah PSI itu belum mengerti apa yang mau dibahas dan juga tidak. Sebetulnya bisa bertanya kepada sekwan tapi mengambil kesimpulan kurang tepat sasaran. Saya juga bingung ini PSI apa ya LSM atau parpol. Dia ngerti enggak yang dia bicarakan," kata dia.

Bestari menyarankan agar PSI bisa belajar sebelum membuat tuduhan dan tebak-tebakan.

"Jadi PSI saran saya belajar supaya nanti siap jangan main tebak-tebak buah manggis saja apa yang mau dikerjakan," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta M. Taufik menyebut DPRD akan menggelar rapat Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 pada Jumat (16/8/2019) nanti.

"Iya kami akan rapat nanti karena ketok palunya harus sebelum yang DPRD ini selesai," ucap Taufik saat dihubungi Kompas.com.

Sebelum rapat APBD-P, Taufik menyebut bahwa DPRD akan menggelar rapat Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA PPAS) APBD Perubahan DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 pada Senin (12/8/2019).

"Hari senin semua (anggaran) dibahas KUPA-PPAS. Nanti semua pimpinan hadir sama badan anggaran," ujarnya.

Maka, memang tak ada pembahasan KUA-PPAS 2020 dalam sebelum periode ini berakhir.

Diketahui, DPW PSI menyatakan kekhawatirannya terkait keputusan Bamus DPRD yang akan mengebut tiga agenda besar sekaligus terkait anggaran DKI Jakarta.

Padahal masa jabatan DPRD DKI Jakartaperiode 2014-2019 akan berakhir dalam waktu dua minggu lagi.

"Ada 40 persen anggota DPRD tidak terpilih lagi. Sementara kalau kita ingat kasus UPS muncul pada APBD Perubahan di masa pergantian dewan. Hal ini yang kami khawatirkan," ungkap Ketua DPW PSI Jakarta, Michael Victor Sianpar, melalui konferensi pers di Gedung DPP PSI, Jakarta Pusat pada Kamis (8/8/2019).