Pemilihan Wagub DKI Berlarut-larut, Pengamat Curiga untuk Akomodasi Kepentingan Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Besok, tepat satu tahun kursi wakil gubernur DKI Jakarta yang ditinggal oleh Sandiaga Uno kosong.

Padahal dua calon pengganti telah diusulkan sejak Maret 2019 oleh dua partai pengusung yakni Gerindra dan PKS.

Pengamat politik Gun Gun Heryanto pun menilai bahwa DPRD DKI Jakarta lamban dalam melaksanakan tugasnya.

"(Proses itu) terlalu lama atas dasar pertimbangan (bahwa) DKI itu wilayah yang kompleks. Masalahnya banyak dan terlebih ekspektasi masyarakat DKI yang harus dijawab," ujar Gun Gun ketika dihubungi Kompas.com pada Jumat (9/8/2019).

Menurut dia, tarik menarik masalah pemilihan wakil gubernur ini harus segera dihentikan. Sebab, hal ini merupakan hajat hidup orang banyak.

Kekosongan wakil gubernur DKI juga dianggap menambah berat beban Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Apalagi saat Anies harus meninggalkan Ibu Kota untuk kunjungan kerja seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.

Menurut Gun Gun, pemilihan wakil gubernur ini tak perlu dibuat rumit. Lambatnya pemilihan wakil gubernur yang baru justru menimbulkan kecurigaan. Gun Gun mempertanyakan adanya kemungkinan kepentingan politik yang belum terpenuhi.

"Jadi menurut saya bukan itu masalahnya, ada masalah lain yaitu soal akomodasi kepentingan politik. Ya apa lagi coba? Apa yang bisa menjelaskan selain itu?" tutur Gun Gun.

Seharusnya DPRD DKI Jakarta lebih serius dalam menangani polemik yang dinilai berlarut-larut ini. Jangan sampai ada yang menganggap bahwa birokrasi bisa berjalan tanpa kepemimpinan yang lengkap.

"Kini kan bola liar ada di DPRD, karena kan dua nama sudah diajukan. Harusnya (sudah) dipilih," kata Gun Gun.

Gun Gun menjelaskan, pada waktu Pilkada masyarakat telah memilih sepaket kepemimpinan yaitu gubernur dan wakilnya. Pihak terkait seperti DPRD DKI dan partai pengusung pun memiliki tanggung jawab sosial politik untuk melengkapi paket itu lagi.

Apabila ditunda hingga masa kepengurusan periode selanjutnya, Gun Gun khawati terdapat miskonfigurasi dengan anggota DPRD DKI yang baru. Ada kemungkinan tidak seluruh anggota langsung memahami konteks persoalannya pada masa awal kepengurusan.

"Seharusnya urusan wagub ini tuntas sebelum periode DPRD baru. Jadi harus prioritas, wagub harus tuntas sebelum DPRD baru menjababat" kata Gun Gun.