Janji Anies dan Realita Hunian di Bantaran Kali Ciliwung

Bagaimana strategi Anies mengatasi ini? Akankah ada penataan kawasan di sepanjang aliran Kali Ciliwung, entah dengan mekanisme ganti rugi atau denan penggusuran?

Saat maju pada Pilkada 2017, Anies pernah mengungkapkan pendekatan baru untuk menata kampung-kampung di Jakarta.

Dia menyebut pendekatan itu tidak hanya sekadar memindahkan warga ke tempat lain, tetapi juga membuat kehidupan warga lebih baik, yakni tempat yang memudahkan warga mengakses pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Saat itu, Anies menyatakan, belum tentu dia tidak akan melakukan penggusuran.

"Saya tidak mengatakan bahwa nol, enggak akan ada penggusuran, enggak. Memang ada yang harus pindah karena kepentingan umum yang harus dinomorsatukan," kata Anies di Kampung Magesen, Manggarai, Jakarta Selatan, pada 9 Oktober 2016.

Namun, untuk beberapa kasus, Anies menyebut bisa dicari solusi terbaik lainnya, selain menggusur. Misalnya, terkait dengan persoalan status tanah yang ditinggali warga.

"Kita semua ini dulunya enggak punya tanah, dulunya juga enggak punya hak milik, hak guna, atas tanah kita. Mereka (yang belum memiliki sertifikat tanah) adalah sebagian yang belum selesai persoalannya," ujarnya.

Oleh karena itu, Anies menyebut setiap persoalan akan memiliki pendekatan dan solusi yang berbeda.

Naturalisasi sungai

Anies pada 7 Februari 2018, pertama kali mencetuskan istilah Naturalisasi Sungai. Istilah ini menggantikan istilah yang kerap dipakai sebelumnya yakni normalisasi sungai sebagai upaya mengembalikan Kali Ciliwung seperti sedia kala.

Setiap tahunnya, lebar sungai Kali Ciliwung kian menyempit. Pemerintah sempat berniat mengembalikan lebar Kali Ciliwung menjadi 40-60 meter.

Saat ini, lebar Kali Ciliwung bahkan ada yang tersisa hanya 14 meter.

Dengan sempitnya lebar sungai, yang terjadi adalah kemampuan menampung air pun turun drastis.

Data Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane menunjukkan saat ini Kali Ciliwung hanya mampu menampung air dengan debit kurang dari 200 meter kubik per detik.

Padahal, kemampuan daya tampung air di kali tersebut harusnya bisa mencapai 570 meter kubik per detik.

Anies memiliki ide naturalisasi sungai dengan menerbitkan Peraturan Gubernur ( Pergub) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air Secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi. 

Di dalam aturan itu, naturalisasi adalah cara mengelola prasarana sumber daya air melalui konsep pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) dengan tetap memperhatikan kapasitas tampungan, fungsi pengendalian banjir, serta konservasi.

2 Tahun Tak Ada Normalisasi Kali

Sudah dua tahun terakhir program normalisasi sungai di DKI Jakarta berhenti. Pasalnya, sejak 2017 Pemprov DKI sudah tidak lagi membebaskan lahan untuk kegiatan normalisasi ini.

"Berhenti. Totally berhenti karena tidak ada pembebasan lahan," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di kantornya pada 5 April 2019.

Basuki saat itu menantikan konsep Anies terkait naturalisasi sungai. Pasalnya, sudah dua kali rapat digelar, yang datang hanya utusan dari Pemprov DKI yang masih belum mengerti soal konsep yang akan dilakukan DKI dalam menata sungai-sungai. 

Ada 13 sungai yang melintasi Jakarta yakni Sungai Ciliwung, Angke, Pesanggrahan, Grogol, Krukut, Baru Barat, Mookevart, Baru Timur, Cipinang, Sunter, Buaran, Jati Kramat, dan Cakung.

Dengan berhentinya program normalisasi sungai di DKI, saat ini pemerintah pusat hanya fokus pada penyelesaian program yang sama di hulu tepatnya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 

Hunian di Bantaran Kali Menjamur

Dengan tak adanya langkah apapun dalam menata kawasan di sekitar aliran sungai, maka yang terjadi hunian pun makin menjamur. Hal ini terlihat di Jalan Tanah Rendah, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Di sana, warga bahkan berani membangun "reklamasi" atau daratan buatan untuk menopang rumahnya agar tidak longsor. Reklamasi ini tentu saja memakan lebar sungai.

Mereka memperlebar lahan tempat tinggal mereka dengan bebatuan dan karung pasir. Pelebaran yang mereka lakukan sampai 5 meter menjorok ke arah sungai.

Ada 49 rumah yang warganya melebarkan lahan mereka di pinggir Kali Ciliwung di Jalan Tanah Rendah.

Ketua RW setempat, Tamsis, menyebut warganya melakukan reklamasi karena khawatir jika tanah pinggiran tempat mereka tinggal menjadi longsor.

Mulanya, tanah pinggiran kali yang ditempati warga terkikis sedikit demi sedikit karena terpaan aliran air kali.

Karena itu, mereka memperluas lahannya dengan puing-puing bebatuan agar dapat menahan terpaan air sungai dan banjir.

"Mereka takut kalau banjir, wah serem kalau banjir di sini," ucap Tamsis, Kamis (15/8/2019).

Tamsis justru mengklaim bahwa reklamasi bantaran Kali Ciliwung tidak mempersempit ukuran kali.

"Tentunya bukan menjadi sempit, malah (ukuran) kembali seperti semula," ujarnya.

Dia menjelaskan awalnya tanah pinggiran kali yang ditempati warga terkikis sedikit demi sedikit karena terpaan aliran air kali.

Warga lain resah

Pelebaran lahan yang dilakukan warga nyatanya meresahkan warga seberang kali karena mempersempit lebar dari Kali Ciliwung.

Salah satu warga yang merasakan dampaknya adalah Pierre (36). Dia khawatir tanah tempat bangunannya berdiri terkikis dan berpotensi longsor karena ditabrak aliran air.

"Yang kita khawatirkan karena ada bebatuan itu, airnya jadi lebih deras ke sini. Jadi pengikisan makin parah," ujar Pierre, Rabu (14/8/2019).

Pria yang tinggal berseberangan dengan warga bantaran kali ini mengaku bagian belakang bangunannya sekarang dalam kondisi miring.

Hanya satu pohon beringin berukuran besar yang menahan bangunan milik Pierre sehingga tidak terjadi longsor.

Komentar Anies

Anies mengatakan, reklamasi yang dilakukan warga di bantaran Kali Ciliwung sedang ditangani Wali Kota Jakarta Timur M Anwar.

Anies belum mau banyak berkomentar soal itu.

"Nanti Pak Wali lagi handle itu. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa," ujar Anies, Kamis kemarin.

Anies juga belum mau menyampaikan sikapnya saat ditanya apakah daratan buatan itu akan ditertibkan.

"Nanti lihat hasilnya dulu," kata Anies.