Wali Kota Bekasi Yakin Mayoritas Warganya Setuju Gabung DKI

BEKASI, KOMPAS.com - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi meyakini bila sebagian besar warganya setuju apabila Kota Bekasi bergabung dengan Provinsi DKI Jakarta. Hal itu ia katakan usai apel pagi di kompleks Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Senin (19/8/2019).

"Kalau dijajak pendapat, pasti 60, 70, 80 persen lah, karena DKI kan punya support yang luar biasa," ujar pria yang akrab disapa Pepen ini.

Pepen menyatakan, ia sendiri sebetulnya tak ambil pusing dengan wacana-wacana pemekaran wilayah yang santer diberitakan belakangan ini. Ia hanya tak setuju jika Bekasi masuk dalam Provinsi Bogor Raya, karena sejarah dan kultur Bekasi dianggap lebih dekat dengan Jakarta.

"Pakuan kan Bogor, kawasan Bogor lah, Sukabumi lah. Kalau Bhagasasi kan tahun 450-an sudah ada raja Purnawarman, dari Kerajaan Tarumanagara," jelas Pepen.

Dia juga menampik suara-suara miring yang mengatakan bahwa wacana gabung ke Jakarta didorong oleh keinginan Pemerintah Kota Bekasi "menikmati" kucuran dana DKI.

Pepen beralasan, selain "terpancing" oleh isu pemekaran wilayah, wacana tersebut semata-mata demi percepatan pembangunan. Dia juga menegaskan bahwa wacana pembentukan kota administrasi Jakarta Tenggara bukan inisiatifnya.

"Bukan persoalan dana. Awalnya dipancing. Nah katanya ada DKI Jakarta Tenggara, what ever lah. Pada prinsipnya, sepanjang semua adalah kepada kepentingan dan percepatan pembangunan, kenapa tidak?" kata Pepen.

Beberapa hari ke belakang, isu pemekaran provinsi Bogor Raya mengapung ke permukaan. Ide ini tercetus mulanya dari perbincangan Wali Kota Bogor Bima Arya dan Bupati Bogor Ade Yasin.

Dalam gagasan tersebut, Ade Yasin berencana mengajak 10 kota dan kabupaten untuk turut bergabung dalam provinsi anyar itu, yakni Kabupaten Bogor, Bogor Barat, Bogor Timur, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Cianjur, Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.