Wali Kota Bekasi Anggap Pengeluaran Rp 544 Juta Lumrah untuk Pengadaan Pakaian Anggota DPRD

BEKASI, KOMPAS.com - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menganggap lumrah biaya pengadaan pakaian dinas bagi anggota DPRD Kota Bekasi periode 2019-2024 yang mencapai Rp 544,15 juta. Anggaran ini seluruhnya bersumber dari APBD Pemerintah Kota Bekasi.

"Rp 500 juta itu untuk seorang apa 50 orang? Kalau 50 orang, 500 bagi 50 orang berapa, ya Rp 10 juta. Kan ada jas, jas saja sudah berapa?" ungkap pria yang akrab disapa Pepen ini usai apel pagi pada Senin, (19/8/2019).

"Kecuali Rp 500 juta bagi 10 orang. Kan kalau rapat-rapat istimewa harus pakai jas, terus kalau ngambil keputusan harus pakai pakaian sipil resmi," kata dia.

Politikus Golkar yang pernah menduduki kursi ketua DPRD periode 2004-2008 ini menyebut, besaran anggaran tersebut masih dapat dimaklumi.

"Saya paham lah, saya bekas ketua DPRD. Menurut saya, itu masih sesuatu hal yang wajar. Taruhlah barang itu Rp 2 juta, kan ada pajak pasti," jelas Pepen.

"Visible lah menurut saya, enggak ada yang luar biasa," ia menambahkan.

Sebagai informasi, ada 100 pakaian sipil harian (Rp 95 juta), 50 pakaian dinas harian (Rp 85 juta), 50 pakaian sipil lengkap (Rp 186,9 juta), dan 50 pakaian sipil resmi (Rp 177,25 juta), yang akan diadakan untuk anggota dewan terpilih di Bekasi. Rincian itu tercantum dalam situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (sirup.lkpp.go.id)

Apabila dirata-rata, per setelnya, pakaian sipil harian seharga Rp 950.000; pakaian dinas harian Rp 1,7 juta; pakaian sipil lengkap Rp 3,7 juta; dan pakaian sipil resmi Rp 3,5 juta.