Imbas Pemutusan Listrik, Konsultan Pengelola Putus Kerja Sama dengan Pengurus Lama Apartemen Mediterania

Pemutusan kontrak kerja sama dilakukan karena adanya masalah pemutusan listrik dan air di sejumlah unit hunian di apartemen tersebut oleh P2SRS.

"Melihat kondisi yang tidak kondusif akhir-akhir ini, PT PBI memutuskan untuk tidak meneruskan perjanjian kerja sama jasa konsultan pengelolaan. Per 1 September, PT PBI menyatakan tidak lagi sebagai konsultan jasa pengelola AMPR," ujar Chief Operating Officer PT PBI Krisdiarto Adi Pranoto melalui siaran pers, Jumat (23/8/2019).

Krisdiarto menjelaskan, pihaknya selama ini berperan sebagai konsultan jasa pengelola di Apartemen Mediterania yang ditunjuk pengurus lama Apartemen Mediterania, bukan badan pengelola apartemen tersebut.

Sebagai konsultan jasa pengelola, PT PBI melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan yang diberikan secara tertulis oleh pengurus lama Apartemen Mediterania.

"Segala tindakan, termasuk pemadaman listrik ataupun air sepengetahuan dan tanggung jawab P3SRS (pengurus lama)," kata dia.

Karena itu, menurut Krisdiarto, surat teguran yang dilayangkan Wali Kota Jakarta Pusat kepada mereka salah alamat. Surat teguran itu seharusnya dilayangkan kepada P2SRS selaku pengurus lama apartemen tersebut.

"Surat yang dikirimkan oleh Wali Kota Jakarta Pusat agar kami menyerahkan kepada kepengurusan kepada pengurus yang baru untuk periode 2019-2022, lebih tepat jika dialamatkan ke pengurus P3SRS (pengurus lama) AMPR, bukan kepada kami. Kami sebagai konsultan pengelola tentu akan menjalankan kewajiban selama masih diberi kepercayaan oleh pengurus P3SRS," kata Krisdiarto.

Pemutusan listrik dan air selama sekitar satu bulan terjadi di sejumlah unit milik penghuni Apartemen Mediterania Palace Residences.

Pemutusan terjadi lantaran adanya dualisme kepengurusan di apartemen tersebut, antara Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) dan P2SRS.

P2SRS sebagai pengurus lama tidak mau mengakui P3SRS sebagai pengurus baru yang disahkan Pemprov DKI Jakarta. P2SRS juga masih mengelola Apartemen Mediterania melalui pengelola yang dikontraknya.

P2SRS memaksa penghuni membayar tagihan listrik kepada mereka selaku pengurus lama. Mereka memutus aliran listrik dan air penghuni yang membayar tagihan kepada P3SRS selaku pengurus yang sah.

Pemprov DKI Jakarta telah melayangkan surat teguran kepada badan pengelola Apartemen Mediterania pada 12 Agustus lalu.

Isinya, Pemprov DKI meminta badan pengelola segera menyerahkan pengelolaan Apartemen Mediterania kepada P3SRS selaku pengurus yang sah di apartemen tersebut.

Badan pengelola disebut sebagai pihak yang berkontrak dengan P2SRS untuk mengelola Apartemen Mediterania.

Pemprov DKI akan melayangkan surat peringatan pertama jika teguran itu diabaikan. Dinas Perumahan tengah menyiapkan surat peringatan pertama itu mengingat jangka waktu tujuh hari telah habis.

Jika peringatan pertama diabaikan dalam waktu tujuh hari, Pemprov DKI akan melayangkan surat peringatan kedua kepada badan pengelola.

Dinas Perumahan akan merekomendasikan pencabutan izin usaha badan pengelola Apartemen Mediterania ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) jika pengelola kembali mengabaikan surat peringatan kedua dalam waktu tujuh hari.