Ibu Kota Pindah, Anies Sebut Urban Regeneration di Jakarta Jalan Terus

Anies telah membicarakan hal itu dengan Presiden Joko Widodo sebelum Jokowi mengumumkan lokasi baru yang akan menjadi ibu kota negara.

"Yang disebutkan oleh Bapak Presiden sebagai salah satu item bahwa rencana melakukan urban regeneration di Jakarta tetap jalan terus," ujar Anies di Stasiun MRT Istora Mandiri, Jalan Jenderal Sudirman, Senin (26/8/2019).

Anies menyampaikan, rencana urban regeneration di Jakarta justru akan dipercepat. Urban regeneration ditargetkan dikerjakan sampai 2030.

"Ibu kota, pusat pemerintahan, memang direncanakan berada di Kalimantan Timur, tetapi kegiatan pembangunan di Jakarta tidak otomatis berhenti, justru itu akan dipercepat. Kita targetkan sampai dengan tahun 2030," kata dia.

Kementerian Keuangan, lanjut Anies, saat ini sedang memfinalisasi pendanaannya. Skema pendanaan itu dibagi tiga fase.

Pendanaan itu akan disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta, Kementerian Keuangan, Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan, dan Kementerian Perhubungan.

"Nanti ada fase jangka pendek, 2019-2022. Lalu menengah, 2022-2025. Lalu yang panjang, 2025-2030," ucap Anies.

Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota negara pindah ke sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin kemarin.

Setelah menyampaikan alasan mengapa ibu kota negara harus pindah, Jokowi mengingatkan bahwa Jakarta tidak akan dilupakan.

"Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan jadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global," kata Jokowi.

Menurut Presiden, sudah direncanakan alokasi anggaran sebesar Rp 571 triliun untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan program urban regeneration. Jokowi menegaskan, rencana itu tetap terus dijalankan.