Anggota DPRD Kritik Pemkot Bekasi Tak Transparan soal Kas Daerah

Pria yang akrab disapa Nico ini mengklaim, para anggota Dewan saja tidak tahu-menahu jumlah kas daerah.

"Ini harus dicatat nih. Kita tidak pernah tahu, ini penting nih, berapa sih uang kita yang ada sekarang? Jadi, harus transparan, keterbukaan publik, anggaran sekarang ada segini. Kita enggak pernah tahu, DPRD enggak dikasih," kata Nico ditemui di kantornya di Bekasi, Senin (7/10/2019) siang.

Nico mengatakan, selama ini warga dan anggota Dewan tidak pernah tahu pasti apa yang terjadi dengan kas daerah, seperti jumlah serapan anggaran, besaran pendapatan daerah, hingga angka surplus dan defisit neraca keuangan daerah.

Menurut dia, transparansi ini penting untuk dijadikan dasar kinerja pemerintah, apakah masih perlu menggenjot berbagai sektor demi mendongkrak pendapatan atau sebaliknya.

"Ini kan selama ini masyarakat tahunya kita defisit, ada yang bilang Rp 700 miliar, ada yang bilang Rp 900 miliar, ada yang Rp 500 miliar. Nah ini kan sumir, sehingga teman-teman di Dewan pengin tah berapa sesungguhnya, terus potensinya bagaimana," jelas Nico.

"Jangan-jangan sudah surplus tapi kelihatannya tetap saja defisit. Itu poin penting, dalam hal ini pemkot belum terbuka dalam hal potensi anggaran," imbuhnya.

Diwawancarai terpisah, Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, Imam Yahdi irit bicara ketika ditanya mengenai transparansi pengelolaan kas daerah oleh Pemkot Bekasi.

"Enggak tau deh. Sebagai mitra kerja mungkin ada ya (kewajiban membuka kas daerah ke DPRD), mungkin belum kali. Ini kan masih transisi dari Dewan lama ke Dewan baru," kata Imam kepada Kompas.com lewat telepon, Senin sore.

"Kalau yang tadi disampaikan sih (neraca kas daerah) masih balance. Saya ngomongin APBD saja deh ya," tutupnya.