Salin Artikel

Polres Tangsel Ajukan Dana Rp 7 Miliar untuk Pengamanan Pilkada 2020

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Polres Tangerang Selatan (Tangsel) mengajukan dana pengamanan Pilkada 2020 sebesar Rp 7 miliar. Besaran dana tersebut telah diajukan melalui mekanisme naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) ke Pemerintah Kota Tangsel.

"Kalau enggak salah, polres itu mengajukan Rp 7 miliar. Tapi masih ada beberapa indeks yang harus disesuaikan angkanya. Artinya masih ada rapat susulan," kata Kapolres Tangsel AKBP Ferdy Irawan, Sabtu (12/10/2019).

Ferdy menjelaskan, pengamanan dapat memakan biaya pada saat tahapan kampanye hingga penyerahan hingga pencoblosan. Menurut dia, pada momen itu, kepolisian banyak menurunkan personelnya.

Apalagi pada saat pemungutan suara, pihaknya akan melakukan pengamanan secara ketat saat kotak suara dikirim ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Itu biaya yang cukup besar, termasuk biaya bila ada situasi kontingensi," katanya.

Nanti, dalam pengamanan tersebut, Polres Tangsel juga meminta bantuan penambahan personel ke Polda Metro Jaya. Namun, saat ini jumlahnya belum dapat dipastikan.

"Kami akan minta tambahan ke Polda. Brimob atau Sabhara melakukan pengamanan karena kami juga harus menjaga obyek vital, seperti di Puspiptek, kemudian di PLN, dan sentra ekonomi lain," ujarnya.

https://megapolitan.kompas.com/read/2019/10/12/17232761/polres-tangsel-ajukan-dana-rp-7-miliar-untuk-pengamanan-pilkada-2020

Terkini Lainnya

Pengamat: Jika Ahok Diperintahkan PDI-P Maju Pilkada Sumut, Suka Tak Suka Harus Nurut

Pengamat: Jika Ahok Diperintahkan PDI-P Maju Pilkada Sumut, Suka Tak Suka Harus Nurut

Megapolitan
Pria Tanpa Identitas Ditemukan Tewas Dalam Toren Air di Pondok Aren

Pria Tanpa Identitas Ditemukan Tewas Dalam Toren Air di Pondok Aren

Megapolitan
Polisi Dalami Keterlibatan Caleg PKS yang Bisnis Sabu di Aceh dengan Fredy Pratama

Polisi Dalami Keterlibatan Caleg PKS yang Bisnis Sabu di Aceh dengan Fredy Pratama

Megapolitan
Temui Komnas HAM, Kuasa Hukum Sebut Keluarga Vina Trauma Berat

Temui Komnas HAM, Kuasa Hukum Sebut Keluarga Vina Trauma Berat

Megapolitan
NIK KTP Bakal Jadi Nomor SIM Mulai 2025

NIK KTP Bakal Jadi Nomor SIM Mulai 2025

Megapolitan
Polisi Buru Penyuplai Sabu untuk Caleg PKS di Aceh

Polisi Buru Penyuplai Sabu untuk Caleg PKS di Aceh

Megapolitan
Tiang Keropos di Cilodong Depok Sudah Bertahun-tahun, Warga Belum Melapor

Tiang Keropos di Cilodong Depok Sudah Bertahun-tahun, Warga Belum Melapor

Megapolitan
Polri Berencana Luncurkan SIM C2 Tahun Depan

Polri Berencana Luncurkan SIM C2 Tahun Depan

Megapolitan
Caleg PKS Terjerat Kasus Narkoba di Aceh, Kabur dan Tinggalkan Istri yang Hamil

Caleg PKS Terjerat Kasus Narkoba di Aceh, Kabur dan Tinggalkan Istri yang Hamil

Megapolitan
'Call Center' Posko PPDB Tak Bisa Dihubungi, Disdik DKI: Mohon Maaf, Jelek Menurut Saya

"Call Center" Posko PPDB Tak Bisa Dihubungi, Disdik DKI: Mohon Maaf, Jelek Menurut Saya

Megapolitan
Polisi: Ada Oknum Pengacara yang Pakai Pelat Palsu DPR

Polisi: Ada Oknum Pengacara yang Pakai Pelat Palsu DPR

Megapolitan
Pemprov DKI Razia 2.070 Pengemis dan Gelandangan Sejak Awal 2024

Pemprov DKI Razia 2.070 Pengemis dan Gelandangan Sejak Awal 2024

Megapolitan
Caleg PKS Asal Aceh Dapat Sabu dari Malaysia, Dikemas Bungkus Teh China

Caleg PKS Asal Aceh Dapat Sabu dari Malaysia, Dikemas Bungkus Teh China

Megapolitan
KAI Commuter Line: Tak Ada Korban Dalam Kecelakaan KRL dan Sepeda Motor di Ratu Jaya Depok

KAI Commuter Line: Tak Ada Korban Dalam Kecelakaan KRL dan Sepeda Motor di Ratu Jaya Depok

Megapolitan
Banyak Remaja Nongkrong di Bundaran HI hingga Dini Hari, Polisi Minta Orangtua Awasi

Banyak Remaja Nongkrong di Bundaran HI hingga Dini Hari, Polisi Minta Orangtua Awasi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke