Evaluasi 2 Tahun Anies Jadi Gubernur, PKS Sebut Realisasi Rumah DP 0 Lambat

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PKS menyoroti program rumah dengan uang muka atau down payment (DP) 0 rupiah dalam dua tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Jakarta.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi mengatakan bahwa pembangunan rumah tersebut tergolong lambat.

"Misalnya di DP nol rupiah itu, saya melihat kurang cepat karena itu menjadi prioritas. Itu sudah jalan. Buktinya di Pondok Kelapa misalnya kan. Tapi harapannya itu masyarakat segera hasil lain. Harapan DP nol rupiah itu disegerakan dengan proses lebih cepat lagi," ucap Suhaimi saat dikonfirmasi, Rabu (16/10/2019).

Selain itu, Suhaimi menyebutkan ada sebagian warga yang merasa harga rumah DP 0 rupiah per unitnya masih tinggi.

Menurutnya ada dua opsi untuk mengatasi harga yang masih tinggi ini yakni harga rumah diturunkan atau penghasilan masyarakat yang harusnya naik.

"Seperti DP 0 rupiah. Program itu harapan masyarakat tinggi, tapi masyarakat masih merasa harga tinggi misalnya. Apakah itu diturunkan, mungkin. Atau penghasilan masyarakat miskinnya dipacu agar bisa memiliki rumah DP 0 rupiah," kata dia.

Politisi PKS ini menambahkan, lokasi untuk program DP 0 rupiah harus diperbanyak lagi agar semakin banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah pribadi

"Kedua percepatannya di beberapa wilayah. Saya kan di dapil enam, akan dibangun berikutnya. Itu kan butuh dipercepat. Dan juga tentu hal-hal yang kira-kira menggangu percepatan harus segera diatasi termasuk koordinasi dengan teman-teman DPRD," ujarnya.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta baru membangun 780 unit rumah dengan uang muka atau DP Rp 0 dalam dua tahun kepemimpinan Anies.

Rumah itu dibangun oleh badan usaha milik Pemprov DKI, Perumda Pembangunan Sarana Jaya, di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Jumlah unit rumah DP Rp 0 yang sudah dibangun masih jauh dari target 232.214 unit hunian yang harus dibangun dalam lima tahun kepemimpinan Anies.

Target tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta tahun 2017-2022.