Demo di Depan Kampus IISIP, Jalan Raya Lenteng Agung Macet Total

JAKARTA, KOMPAS.com - Macet panjang terjadi di sepanjang Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2019).

Kemacetan terjadi dari depan Kampus Universitas Pancasila (UP) hingga depan halte Kampus Tercinta IISIP Jakarta.

Dari pantauan Kompas.com di lokasi pukul 16.07 WIB, kemacetan masih terjadi di sepanjang jalan tersebut. Kendaraan tampak tidak bisa bergerak di ruas jalan itu.

Namun jalur dari alah sebaliknya terpantau lancar. Adapun, aksi unjuk rasa hari ini diperkirakan berakhir pada pukul 18.00 WIB.

Aksi yang dilakukan Forum Mahasiswa Bersatu (FMB) bertujuan untuk menuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

Dalam tuntutannya mereka menagih janji Jokowi menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Mereka merasa janji tersebut belum dituntaskan dari awal pemerintahan Jokowi periode pertama hingga sekarang.

"Sejauh ini kami dari mahasiwa belum pernah melihat etiket baik atau sikap dari pemerintah rezim Jokowi untuk mengusut tuntas kasus HAM," ujar Gibran selaku Humas FMB dan orator massa aksi saat ditemui di depan Kampus IISIP Jakarta.

Mereka menilai Jokowi hanya mengumbar janji ingin menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Semua itu demi kepentingan politik untuk memenangkan hati rakyat demi menjadi presiden RI.

Bukannya menuntaskan kasus kekerasan HAM masa lalu, Gibran menilai justru banyak kasus pelanggaran HAM baru yang terjadi di masa pemerintahan Jokowi.

Dia merujuk pada tindakan represif yang berujung jatuhnya korban beberapa mahasiswa saat demo besar-besaran pada tanggal 24 September lalu.

"Hari ini justru kita dibenturkan oleh permasalahan baru terkait pelanggaran HAM. Artinya etikat baik belum terlihat," kata dia.

Di masa jabatan Jokowi yang masuk ke periode ke dua ini, FMB meminta pemerintah untuk serius menuntaskan kasus pelanggaran HAM.

Dengan dituntaskan kasus HAM masa lalu, dia yakin bangsa akan menjadi lebih besar dan maju karena tidak terikat dengan dosa yang belum ditebus.

"Walau kami sebenarnya pesimis, tapi kami tetap menuntun pemerintah selesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu, kekerasan terhadap mahasiswa dan aktivis serta kebebasan berpendapat," tutup dia.