Melunaknya Fraksi Nasdem DPRD DKI: Dulu Tukang Kritik, Kini Terus Dukung Kebijakan Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinamika politik memang tak dapat ditebak. Orang yang sebelumnya lawan, bisa menjadi kawan dalam waktu sekejap. 

Hal ini juga terjadi pada Partai Nasdem di DKI Jakarta. Pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Jakarta, partai ini selalu menjadi pendukung. Dukungan ditunjukan lewat sikap fraksi mereka di DPRD DKI Jakarta. 

Partai Nasdem dua tahun lalu memang menjadi pengusung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat saat keduanya mencalonkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

Dengan menjadi partai pengusung Ahok, Nasdem otomatis berseberangan kubu dengan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang kemudian terpilih sebagai orang nomor satu dan nomor dua di Jakarta.

Gencar mengkritik

Sikap berseberangan itu tetap ditunjukan setelah Ahok lengser dan Anies menjadi gubernur. 

Sebagai oposisi, Nasdem menjadi salah satu fraksi di DPRD DKI Jakarta yang gencar menyoroti dan mengkritik kebijakan Anies.

Salah satunya ketika Anies melakukan perombakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Saat itu, Ketua Fraksi Partai Nasdem Bestari Barus justru mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal kekosongan pimpinan SKPD.

"Itu kan kembali lagi kepada kurang cepatnya Gubernur menemukan orang atau hampir dua tahun menjabat masih meraba-raba soal potensi dari pada SDM aparatur yang ada di Pemprov DKI," ujar Bestari ketika dihubungi wartawan, Selasa (25/6/2019) lalu.

Menurut Bestari, kondisi itu lebih mendesak untuk diselesaikan. Sebab, kekosongan pejabat bisa berdampak pada kinerja SKPD yang melambat.

Buktinya, kata Bestari, ada pada besarnya sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) tahun lalu. Menurut dia, pada 2018, silpa DKI mencapai Rp 17,4 triliun.

Hal lainnya yang menjadi polemik besar dan sempat memicu saling sindir antara Anies dan Fraksi Nasdem adalah ketika Bestari Barus menyindir masalah sampah Jakarta di hadapan Pemerintah Kota Surabaya.

Polemik soal pengelolaan sampah ini bermula saat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, melakukan kunjungan kerja ke Surabaya, Senin (29/7/2019).

Bapemperda yang diwakili Bestari Barus, diterima langsung oleh Risma.

Dalam pertemuan itu, Bestari menyebutkan anggaran pengelolaan sampah di Jakarta mencapai Rp 3,7 triliun.

Bestari juga mengkritik pengelolaan sampah di Jakarta masih menggunakan pola konvensional, yakni dengan cara ditumpuk di TPST Bantargebang.

"Namun pada 2021 nanti, TPA tersebut akan mengalami overload, sehingga dibutuhkan teknologi pengelolaan seperti di Kota Surabaya," ujar Bestari saat itu.

Anies lalu merasa Bestari ingin menyerangnya. Anies sempat melontarkan pernyataan balasan untuk Bestari. Pernyataan Bestari itu sebenarnya menceritakan soal pengelolaan sampah sebelum dia menjabat sebagai gubernur.

"Yang dikatakan Pak Bestari mungkin maksudnya mau nyerang gubernur sekarang, tapi malah justru nyerang gubernur-gubernur yang sebelumnya. Jadi, hati-hati tuh Pak Bestari," ujar Anies, Rabu (31/7/2019).

Pertemuan Anies dengan Surya Paloh

Pada akhir Juli lalu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengadakan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat.

Paloh menuturkan bahwa pertemuan tersebut merupakan pertemuan biasa layaknya keluarga besar antara adik dan kakak.

"Kita dapat tamu khusus Nasdem hari ini tapi bukan sebagai pribadi ya, tentu representasi tetap sebagai keluarga besar di Nasdem," ucap Paloh seusai pertemuan tersebut, Rabu (24/7/2019).

Sementara itu Anies menuturkan bahwa obrolan selama pertemuan adalah obrolan santai mengenai Jakarta. Apalagi, kata Anies, Paloh merupakan senior yang memiliki pengalaman luar biasa.

"Kita diskusi santai cerita banyak tentang peremahan Jakarta, dan Alhamdulillah Bang Surya ini seorang senior memiliki pengalaman yang luar biasa, jadi setiap ngobrol dengan beliau pasti banyak hikmah, dari pengalaman perjalanan, saya merasakan banyak manfaat setiap ngobrol dengan Bang Surya," tuturnya.

Sebut tetap mengkritik

Meski ada pertemuan antara Anies dan Paloh, Bestari Barus mengungkapkan pihaknya akan tetap memberikan kritikan terhadap Anies.

"Nasdem dalam memberikan dukungan bukan kemudian jadi yes man, tapi tetap memberikan kritikan-kritikan membangun, solutif, untuk tujuan akhir bagaimana pemerintahan berjalan lebih baik dan kemudian menghasilkan pelayanan masyarakat terbaik," kata Bestari.

Bestari mengatakan, kritikan yang membangun justru membuat kinerja Anies akan semakin terpacu untuk menjadi lebih baik.

"Kritik membangun dan solutif tetap akan kami berikan. Saya kira itu. Mungkin ke depan akan ada intensitas pertemuan dengan Partai Nasdem terkait bagaimana mengelola Jakarta yang lebih baik. Mungkin juga itu kami lakukan bersama dengan Pak Anies," ungkapnya.

Mencair...

Namun sedikit demi sedikit, Fraksi Nasdem menunjukkan perubahan sikapnya.

Saat rapat paripurna terakhir Anies bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta periode 2014-2019, Bestari beberapa kali memberikan pantun ke Anies.

Rapur ini juga diiringi interaksi antara Anies dan Bestari. Sebelum keluar dari ruangan, Bestari lebih dulu menghampiri Anies dan mengajak bersalaman.

Keduanya lalu bercengkrama selama beberapa menit sebelum akhirnya Bestari berceletuk bahwa partainya selalu mendukung Anies.

"Nih klarifikasi ke media, Nasdem mendukung Anies Baswedan sampai kapan pun, lanjutkan," ucap Bestari diiringi senyum, Kamis (22/8/2019).

Keduanya lantas bergenggaman tangan lalu tersenyum ke arah kamera para wartawan. Anies lalu mengucapkan terima kasih kepada Bestari.

"Terima kasih, mantap," kata dia.

Di hari tersebut menjadi pertemuan terakhir Anies dan Bestari di DPRD DKI Jakarta karena Bestari tak lolos sebagai anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024.

Nasdem dorong kinerja Anies

Pada periode baru, Fraksi Partai Nasdem tidak lagi dipimpin Bestari Barus. Bestari tidak terpilih kembali dalam Pileg 2019. 

Sikap fraksi ini pun semakin melunak pada periode barunya. 

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta yang baru, Wibi Andrino mengatakan fraksinya akan mendorong Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar meningkatkan kinerja dari nilai 5 ke 10.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang menyebut bahwa saat ini Anies baru mengeluarkan kemampuannya dengan skor 5 dari total skor 10.

"Kita dorong sama-sama. Kita ingin membantu Pak Anies untuk memaksimalkan dirinya. Kalau kata Pak Surya kan poinnya 5 dari 10. Masih ada 5 poin yang harus dikejar," ucap Wibi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Keboh Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2019).

Ia menyebut bahwa dari awal sikap Nasdem tidak pernah berubah terhadap pemerintahan Anies yaitu mengawal tetapi tetap mengkritisi kebijakan Anies yang tak sesuai.

"Apalagi posisi DPRD sebagai mitra pemerintah tidak mengenal oposisi, otomatis kita harus paham dan masyarakat harus sadar bahwa (gubenur) Jakarta itu tidak bisa sendirian menyelesaikan masalah. Porsi DPRD juga sebagai pemberi masukan. Dan kritik itu perlu dan penting untuk disampaikan kepada Gubernur agar dia tidak berjalan sendirian," jelasnya.

Tak ada lagi kritik

Fraksi Partai Nasdem pun sempat bertandang ke ruangan Anies pada 9 September 2019 lalu.

Setelah bertemu Anies, Wibi menyatakan dukungannya mengenai rencana menempatkan pedagang kaki lima (PKL) di trotoar.

Ia menyebutkan PKL bisa saja diberikan kesempatan berjualan di trotoar pada malam hari.

"Malam itu trotoar bisa dong dipakai buat orang berdagang, apa masalahnya? Apakah harus eksklusif digunakan pejalan kaki saja? Tidak," ujar Wibi.

Wibi menyampaikan, pemanfaatan trotoar untuk pedagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Karena itu, Fraksi Nasdem menilai, trotoar bisa difungsikan untuk hal lain selain untuk pejalan kaki.

"Nasdem juga berpikir bahwa trotoar itu multifungsi ya, tidak hanya digunakan untuk pejalan kaki," kata Wibi.

Sindir PSI

Wibi bahkan pernah menyindir Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI yang menurutnya lebih sering mengkritik dan menyerang kebijakan Anies daripada merangkul Anies untuk bekerja sama-sama.

"Kita dorong sama-sama. Itu juga saya sampaikan kepada teman-teman PSI sempat ada diskusi, apa sebenarnya PSI ini mau arah ke depannya? Saya rasa-rasa mau serang-serang saja," ucap Wibi.

Ia menyebut, jika terus menerus mengkritik akan menimbulkan konflik atau disharmonisasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Padahal menurut Wibi, tugas DPRD adalah menunjukkan kinerja yang baik bukan hanya mencari kesalahan dan menimbulkan kebencian.

"Kita DPRD yang baru ini harapannya adalah DPRD yang kerja bukan yang kerjanya hanya mencari kesalahan. Kalau kerjanya mencari kesalahan ya manusia pasti ada salahnya pasti dicari-cari pasti ada salah," jelasnya.

"Akhirnya yang menonjol adalah faktor kebencian itu sementara kita punya tanggung jawab moral kepada warga untuk menenangkan mereka. Ya jangan suudzon, husnudzon saja," tutur Wibi.