Melihat E-Voting dalam Pemilihan Pengurus Osis SMA dan SMK Budhi Warman 2

OSIS bisa dibilang merupakan organisasi pertama yang mengajarkan para siswa untuk belajar mengorganisir anggota, wadah kreatif siswa bahkan hingga berpolitik.

Proses pemilihan umum para pengurus Osis juga merupakan bagian dari politik dan demokrasi.

Lazimnya Pemilu di Indonesia, pemilih akan memberikan suara melalui proses pencoblosan surat suara di dalam bilik, memasukan kertas suara ke dalam kotak suara hingga mencelupkan jari ke tinta biru.

Namun, tidak dengan Sekolah SMA dan SMK Budhi Warman 2, Jakarta Timur.

Sekolah yang berlokasi di Pekayon, Jakarta Timur ini sudah tidak menerapkan sistem pemilihan manual.

Hal itu terlihat ketika pemilihan kepengurusan OSIS pada Senin (28/10/2019).

Tidak ada kertas dan paku di bilik suara yang disediakan pihak penyelenggara pemilu. Hanya ada laptop di balik bilik.

Sekolah ini memberlakukan pemilihan pengurus Osis melalui sistem e-voting menggunankan smart card.

Yogi Adi Nugroho, guru bidang komputer adalah pencetus ide sistem pemilihan e-voting menggunankan smart card di sekolah tersebut.

Bagaimana cara kerja sistem e-voting ini?

Mulanya, pihak penyelenggara pemilu menyediakan 10 smart card. Kartu tersebut akan diberikan kepada masing-masing siswa yang akan memilih.

Namun, kartu ini masih dalam kondisi kosong, atau tidak berisi data pemilih.

Masing-masing siswa akan dipanggil oleh penyelenggara pemilu untuk melakukan pemilihan. Sebelum masuk ke bilik, panitia akan mengisi smart card dengan data pemilih menggunakan mesin taping kartu.

Setelah kartu terisi data pemilih, siswa akan diarahkan ke bilik suara. Masing-masing bilik suara sudah disediakan laptop beserta mesin taping kartu.

Sebelum memilih, siswa harus melakukan tap kartu tersebut sebagai syarat memverifikasi data pemilih.

Ketika data terverifikasi, akan muncul nama kandidat di layar laptop.

Setelah memilih salah satu kandidat dengan cara diklik, data indentitas pemilih yang ada di dalam kartu otomatis hilang dan tidak bisa digunakan lagi.

Hal tersebut guna mencegah pemilih ganda.

Pemilih kemudian keluar bilik dan menyerahkan kartu tersebut ke pihak panitia dan menempelkan jarinya ke tinta sebagai tanda telah memilih.

Selanjutnya, kartu tersebut akan digunakan oleh siswa lain yang hendak memilih.

Berawal dari YouTube

Praktik pemilu menggunakan tekonolgi digital ini awalnya muncul dari keresahan pengurus atau panitia pemilu yang terdiri dari pembina serta anggota OSIS lainya.

Mereka resah dengan sistem Pemilu dengan kertas dan paku yang dinilai tidak praktis, memakan waktu, dan biaya yang besar.

Yogi mencari cara untuk meninggalkan cara manual tersebut.

"Sistem yang kita ambil itu terinspirasi dari punya Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologinya (BPPT) yang sudah diberlakukan untuk pemilihan di Pilkades di suatu desa di wilayah Bogor. Saya tonton dari YouTube yang menggunakan validasi seperti ini," kata Yogi ketika berbincang dengan Kompas.com.

Setelah mendapat informasi tersebut, dia mencoba mengadaptasi sistem tersebut di sekolah SMA dan SMK Budhi Warman 2.

Sistem tersebut sempat diterapkan dua tahun lalu. Namun, pada tahun pertama masa percobaan, ia menghadapi banyak kendala.

"Karena dulu sistem belum rapi, jaringan belum rapi. Dan dahulu laptop belum di satu tempat seperti ini. Jadi Osis muter ke setiap kelas dan di-input satu-satu nama pemilih dan itu makan waktu lama," ucap dia.

Setelah dua tahun berjalan, sistem dievaluasi, diperbaharui sehingga menjadi seperti saat ini.

Yogi mengatakan, sistem ini lebih praktis karena mempercepat proses pemilihan dan proses perolehan suara bisa dipantau dalam sistem sehingga transparan.

"Lebih mudah untuk divalidasi kemudian hasilnya real-time jadi sudah keliatan siapa pemenangnya," ucap dia.

Harapan sekolah

Sementara itu, Kepala sekolah SMA Budhi Warman 2, Pardi Supardi mengatakan, pihaknya sangat mendukung pemberlakuan sistem digital pada pemilihan pengurus Osis di sekolahnya.

Dia menilai, hal tersebut agar siswa terbiasa dengan kemajuan teknologi di kehidupan nyata.

Dia meyakini, pemerintah cepat atau lambat akan memberlakukan sistem penggunaan satu kartu untuk kemudahan dalam beraktivitas sehari-hari.

"Tentunya kita mau siswa kita terbiasa dengan teknologi. Karena kedepan kan pemerintah melalui kartu e-KTP yang dimiliki warga itu bisa dijadikan validasi ketika mereka mau melakukan pemilihan suara baik itu pilkada Pilpres dan Pilgub dan sebagainya. Nah, kita mau siswa kita terbiasa dengan sistem seperti itu," ucap dia.

Namun, dia mengakui, penerapan istem digital seperti itu harus ditopang dengan fasilitas yang dimiliki sekolah.

Beruntungnya, pihaknya memiliki fasilitas yang mendukung diberlakukan sistem e-voting.

"Kita infrastruktur sudah siap, dari WiFi, laptop hingga peralatan mendukung lain untuk kegiatan e-voting ini," ucap dia.

Supardi berharap penerapan teknologi smart card bisa terus dikembangkan dan bisa menjadi contoh untuk sekolah lain di Indonesia.