Daripada PKL, Pengamat Usul Sebaiknya Jalur Sepeda yang Dipindah di Atas Trotor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat transportasi Azaz Tigor Nainggolan menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun jalur sepeda seluruhnya di atas trotoar.

Hal itu dikatakan Azaz untuk meningkatkan faktor keamanan untuk pesepeda. Kondisi sebagian besar trotoar di Jakarta yang sudah dilebarkan bisa dimanfaatkan untuk jalur sepeda dan pejalan kaki.

"Kan trotoar kita sudah lebar sekarang, naikan (jalur sepeda) saja gitu loh. Iya jadi bukan pedagang kaki lima, saya sering lihat tuh di Belanda di Jerman, kan dia punya jalur sepeda terpanjang di dunia, dia di trotoar. Dia bikin jalur khusus di trotoar dibagi dengan pejalan kaki itu lebih safety," kata Azaz saat dihubungi Kompas.com, Selasa (29/10/2019).

Menurut Azaz, jalur sepeda yang dibuat di badan jalan membuat arus lalu lintas semakin macet. Oleh karena itu, sebaiknya jalur sepeda dibangun di atas trotoar.

"Harus diperhitungkan betul faktor keamanan dan jaringan jalannya. Saya sih lihat jalur sepeda yang kita punya itu belum safety sih. Jadi itu masih terkesan mengambil badan jalan yang ada juga," ujar Azaz.

Selain itu, Pemprov DKI juga harus memberi fasilitas khusus pesepeda untuk naik angkutan umum.

"Diberi fasilitas juga, orang yang pakai jalur sepeda bisa naik angkutan umum juga gitu loh sama dengan sepedanya. Saya pernah lihat di California, itu kalau kita naik kereta itu ada satu gerbong khusus sepeda, jadi orang yang naik sepeda, perjalanan agak jauh dia bisa naik sepeda ada gerbong khusus pesepeda. Kalau orang kereta api bilang buat orang (gerbong) aja kurang, ya tingkatkan layanan gitu loh," ujar Azaz.

Diketahui, saat ini sudah ada 63 kilometer jalur sepeda di wilayah DKI Jakarta. Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada 2022 menargetkan jalur sepeda mencapai 500 kilometer.

Pemprov DKI Jakarta juga mengusulkan anggaran pembangunan jalur sepeda yang sebelumnya Rp 4,4 miliar menjadi Rp 73,7 miliar. Hal itu karena program pembangunan jalur sepeda itu kini menjadi prioritas Pemprov DKI Jakarta.