William Aditya Sarana Bantah PSI Cari Panggung lewat Polemik Anggaran Tak Wajar

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, PSI hanya mencari panggung lewat kritik yang dilontarkan berkait anggaran tak wajar yang muncul dalam sistem digital atau sistem elektronik APBD Pemprov DKI.

Komentar Anies segera ditanggapi oleh salah satu anggota DPRD Fraksi PSI William Aditya Sarana.

William menekankan, dirinya tak ada maksud mencari panggung dalam polemik anggaran tak wajar ini.

“Justru saya bantu dia publish anggaran-anggaran itu (yang janggal) dan kami tidak mencari sensasi,” ujar William di Kantor DPRD, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

William berujar bahwa anggaran itu ia publikasikan agar publik mengetahui rancangan anggaran tak wajar tersebut.

Sebab, ia sendiri pun sudah mengajukan surat kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk membuka komponen KUA-PPAS 2020 dalam sistem elektronik APBD sejak Agustus 2019 lalu.

Namun, permintaannya tetap tidak digubris oleh Bappedda.

Hingga pada 11 Oktober lalu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) itu sempat diunggah di apbd.jakarta.go.id.

“Pada 11 Oktober, lihat siang hari masih ada, sorenya langsung ditutup. Jadi kami lihatnya sebentar sejam dua jam,” ucap William.

Untungnya, RKPD tahun 2020 itu masih menyisakan history. Bahkan, link-nya masih bisa diakses kala itu sebelum akhirnya sama sekali tidak bisa diakses publik.

“Namun tombolnya aja yang hilang, tombol 2020. Akhirnya kami bisa akses RKPD tahun 2020. Tapi sekarang udah tidak bisa dibuka sama sekali,” kata William

Kemudian, ia pun mencoba mengganti angka APBD 2019 dalam link tersebut dengan angka 2020 untuk membuka web tersebut

“Itu cara kami membuka, langsung ketemu, viral semalam dimulai dari anggaran lem aibon,” katanya.

William pun mendesak agar website tersebut kembali dibuka agar dapat diakses publik. Dia menekankan pentingnya komitmen keterbukaan dan keberanian untuk transparan.

Ia pun juga tak merubah sikapnya yang kritis terhadap anggaran Pemprov DKI Jakarta.

Sebab menurut William, suatu hal yang baik jika Pemprov DKI Jakarta bersikap transparan.

“Kapok tidak sih karena menurut saya transparansi itu harus di hormati, dan memang ya harus transparan. Jadi sikap saya masih sama bahwa Pemprov sebagai eksekutif harus tetap transparansi. Jadi saya tetap sama sikapnya,” tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Ia mengatakan, sebelum diviralkan oleh PSI, Anies mengaku sudah mengkaji dan mengkritik anak buahnya yang menganggarkan kegiatan dengan anggaran janggal.

Menurut dia, kritikan dari PSI itu sebagai ajang cari panggung anggota dewan baru. 

“Sebelum mereka ngomong, saya sudah ngomong. Saya sudah bicara di dalam (rapat internal Pemprov DKI Jakarta). Saya sudah bicara sebelumnya, dan kami review. Bedanya saya tidak manggung. Bagi orang-orang baru, (jadi momen untuk) manggung. Ini adalah kesempatan beratraksi,” ujar Anies ditemui di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).