DPRD Buka Suara soal Mundurnya 2 Pejabat DKI, Anies Harus Evaluasi Kepemimpinan hingga Dugaan Ada Tekanan...

JAKARTA, KOMPAS.com - Mundurnya dua pejabat Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini masih menjadi sorotan publik.

Bagaimana tidak, keduanya mundur di tengah pembahasan anggaran yang menuai kontroversi karena banyaknya kejanggalan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Sri Mahendra Satria Wirawan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Edy Junaedi mundur saat tengah pembahasan anggaran Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Edy sendiri diduga mengundurkan diri setelah anggaran untuk influencer sebesar Rp 5 miliar dipertanyakan publik.

Adapun Mahendra diduga mundur karena Bappeda sendiri punya peran vital, bertugas mengoordinasikan seluruh dokumen rancangan anggaran.

Tak hanya masyarakat, para anggota DPRD DKI Jakarta yang merupakan mitra Pemprov DKI Jakarta juga turut buka suara atas pengunduran diri keduanya.

PDI-P sebut ada tekanan dari pimpinan

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyayangkan pengunduran diri dua pejabat Pemprov DKI Jakarta tersebut.

Dia menduga, dua pejabat itu mundur karena ada tekanan dari atasan mereka.

"Kami hormati sikap (mundur) itu. Tapi yang kedua, kami sayangkan di saat pertempuran pembahasan APBD mereka mengundurkan diri, kan gitu. Kenapa tidak menyelesaikan peperangan sampai selesai, baru mundur? Itu saja yang kami sayangkan," kata Gembong saat dihubungi Sabtu (2/11/2019).

Gembong menduga, pengunduran diri dua pejabat tersebut tak lepas dari tekanan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Soalnya, banyak usulan anggaran yang ditemukan janggal, seperti ada usulan anggaran Rp 5 miliar untuk lima influencer di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

"Bisa saja dengan hiruk pikuknya pembahasan APBD itu ada tekanan dari pimpinannya. Ini kan cukup hiruk pikuk pembahasan APBD sekarang ini. Tapi kenapa itu terjadi karena memang perencanaan kita sangat lemah," kata Gembong.

Meski demikian, pengunduran diri dua pejabat tersebut, menurut Gembong, tak akan menghambat pembahasan anggaran yang saat ini berjalan.

"Pembahasan sih enggak ada soal. Pembahasan masih berjalan normal saja, enggak berpengaruh. Namanya aparatur kita kan sistemnya sudah berjalan, siapa pun yang mengendalikan kan enggak ada soal," ujar Gembong.

Gerindra nilai keduanya tak mampu kerja

Berbeda dengan Fraksi PDI-P, Fraksi Gerindra menilai pengunduran diri keduanya memang karena ketidakmampuan mereka dalam bekerja.

"Menunjukkan kinerja yang tidak mampu bekerja kemudian mengundurkan diri. Yang saya ketahui ada rekam jejaknya. Mereka bermasalah, salah satu pemicunya itu (kelalaian input data). Bappeda kan punya tupoksi leading sector untuk menyusun KUA-PPAS perencanaan semua masing-masing SKPD," kata anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra, Syarif.

"Ketika ada kejanggalan seperti itu baru terjadi polemik, yang diminta pertanggungjawaban tentu yang punya kewenangan itu, ya Pak Hendra," lanjut dia.

Ia tidak sepakat dengan penilaian anggota DPRD yang lain yang melihat bahwa mundurnya dua pejabat tersebut karena ketidakmampuan Anies dalam mengontrol kinerja bawahannya.

Syarif menilai, Anies sudah melakukan penyisiran anggaran. Maka, ketika ada yang masih janggal itu merupakan salah kepala dinasnya.

"Wong justru Pak Anies mampu mengatasi lebih dari prediksi publik, Pak Anies mampu mengatasi itu. Menurut saya kan Pak Anies bilang di YouTube tanggal 23, kemarin "Saya tujuh hari sebelum soal lem Aibon dan lain-lain sudah menyisir, dan memotong anggaran itu, saya di dalam ruangan bersama jajaran saya tidak perlu memperumit masalah" kan begitu berarti Pak anies mampu, ya kan," ujarnya.

PSI minta Anies evaluasi gaya kepemimpinan

Menurut Fraksi PSI, pengunduran diri kedua dua pejabat Pemprov DKI berkaitan dengan sistem penyusunan penyusunan anggaran yang tidak transparan dan buruk di DKI Jakarta.

“Kontrol kebijakan ada di gubernur. Jadi saya enggak sama sekali menyalahkan Kadisparbud dan Kepala Bappeda karena semua tanggung jawab ada di gubernur,” kata anggota DPRD DKI Fraksi PSI, William Aditya Sarana.

Politisi muda itu meyakini, para aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di lingkungan Pemprov DKI sebenarnya siap untuk transparan dalam pembahasan anggaran.

Namun, Anies yang menutup-nutupi proses pembuatan anggaran. Hal itu menyebabkan para ASN tersebut mendapat tekanan dari publik setelah beberapa kejanggalan anggaran yang diusulkan terkuak.

“Kami enggak mau salahkan ASN karena dasarnya ASN siap transparan. Mereka sudah biasa dikritik dan dikuliti,” kata dia

Ia berharap agar kejadian itu bisa menjadi pemantik bagi Anies mengevaluasi gaya kepemimpinannya.

“Seharusnya kejadian ini menjadi momentum untuk dia evaluasi gaya kepemimpinannya ini,” ujar William.