Pemprov DKI Dinilai Tak Prioritaskan Penanggulangan Banjir

Alasannya, usulan anggaran pembangunan trotoar lebih besar dibandingkan usulan anggaran penanggulangan banjir dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020.

"Memang mereka enggak konsentrasi, saya enggak tahu Pak Gubernur programnya apa, kok justru program prioritas dia trotoar," kata Ida di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).

Ida juga menilai Pemprov DKI lebih mementingkan penataan RW kumuh dibandingkan dengan perbaikan sarana prasarana untuk mengatasi banjir.

Karena itu, Komisi D meminta anggaran Rp 1,2 triliun untuk pembangunan trotoar dan anggaran penataan RW kumuh dipangkas.

Ida menyatakan, pihaknya mendapat masukan dari ikatan arsitektur bahwa anggaran penataan RW kumuh yang diusulkan Pemprov DKI terlalu besar.

"Memang sangat tidak layaklah anggaran per RW dengan jumlah yang begitu besar," kata Ida.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan anggaran sekitar Rp 1 triliun untuk program penanggulangan banjir dalam rancangan KUA-PPAS 2020.

Dari Rp 1 triliun, senilai Rp 600 miliar diusulkan untuk pembebasan lahan buat normalisasi sungai dan waduk. Anggaran itu diprioritaskan untuk mengeksekusi pembebasan lahan yang dibatalkan tahun ini.

Tahun depan Dinas Sumber Daya Air rencananya membebaskan lahan di beberapa waduk yang belum rampung, seperti tambahan pembebasan lahan di Waduk Marunda, Brigif, Setu Babakan, Lebak Bulus, embung di Kamal, hingga tanah di bantaran kali.

Salah satu program pengendalian banjir yang diusulkan tahun depan ialah naturalisasi di lima lokasi, yaitu Kanal Banjir Barat, Ciliwung Lama, Waduk Sunter Selatan sisi timur, Waduk Kampung Rambutan, dan Waduk Cimanggis. Anggarannya Rp 288,49 miliar.

Ada juga usulan pembangunan tanggul pengaman pantai untuk mencegah banjir rob, pembangunan pintu air, hingga pembangunan saluran.