Disdik DKI Akan Kembali Ajukan Anggaran Pembangunan Sekolah Berasrama SMK 74 pada 2021

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh mengatakan, pengajuan anggaran tersebut akan dilakukan setelah berbagai kajian mengenai sekolah asrama SMK 74 selesai.

"Dewan (DPRD) menginginkan ada kajian secara lebih matang khusus di metode pembelajaran atau pelajaran boarding seperti apa, program seperti apa, menyambut baik untuk kami penuhi dalam satu tahun ini. Nanti pada 2021 kami akan ajukan kembali hal urgensi mengenai boarding school ini," ucap Syaefuloh di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019).

Rencana pembangunan sekolah berasrama SMK 74 yang berlokasi di Jakarta Utara itu menuai kritik dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Perencanaannya dinilai tak cukup matang bahkan Disdik DKI juga tak menampilkan kajian mengenai keunggulan sekolah berasrama itu jika nanti dibangun.

Syaefuloh pun meyakinkan bahwa kajian secara program maupun struktur boarding school akan dirampungkan.

"Kami akan pastikan bahwa kajian tidak hanya sampai kepada butuh boarding atau tidak gitu tapi lebih kepada lanjutannya adalah program-program yang kami siapkan di dalam boarding. Jadi tidak semata-mata asrama tapi konten dari proses belajarnya itu yang akan kami siapkan," ujar dia.

DPRD DKI Jakarta kompak menolak pembangunan sekolah berasrama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 74.

Rencana anggaran sebesar Rp 106 miliar ditentang sejumlah anggota dewan dalam pembahasan di rapat banggar rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) di ruang rapat paripurna, lantai 3, Gedung DPRD DKI, Senin kemarin.

Padahal dalam rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Pendidikan sebelumnya, anggaran pembangunan SMK Pariwisata 74 itu telah disetujui.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik menyinggung bahwa membangun boarding school jangan dilakukan tiba-tiba.

Senada dengan Taufik, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi juga meminta Disdik DKI untuk meyakinkan DPRD dari segi rencana, kurikulum, dan lainnya terkait urgensi pembangunan boarding school.

"Saya minta tolong itu dikaji dulu. Kita punya duit banyak, tapi kalau cuma pasang sarana sana sini itu (enggak bisa)," tutur Pras.